Kutip Bank Dunia, Prabowo: Infrastruktur Tak Berdampak ke Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak ada dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi riil ekonomi domestik. Sebab, pembangunan infrastruktur dibangun dengan cara yang tidak efisien dan tertib.
"Kalau dipelajari dalam laporan Bank Dunia yang terakhir, justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan pertumbuhan ekonomi kita secara riil," kata Prabowo dalam acara Debat Calon Presiden Kedua di Hotel Sultan, Ahad, 17 Februari 2019.
Adapun pernyataan Prabowo tersebut disampaikan menanggapi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi yang menjelaskan program infrastruktur. Menurut Prabowo pembangunan infrastruktur seperti transportasi Light Rail Transit (LRT) atau Mass Rapid Transit (MRT) masih kalah efisien dibandingkan dengan negara lain.
Beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang dijadikan contoh oleh Prabowo adalah negara Vietnam, Thailand, Malaysia dan Maroko. Di negara-negara itu, dalam index per kilometer pembangunan infrastrukturnya dua kali lebih efisien dan murah secara rata-rata dibandingkan Indonesia.
"Ini fakta, Pak. Jadi saya harus berpikir jernih bahwa infrastruktur itu seharusnya bisa menambah kekuatan ekonomi," kata Prabowo.
Selain itu, kata Prabowo, esensi dalam membangun infrastruktur adalah mengikut sertakan rakyat dalam proses pembangunannya. Serta tak lupa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dengan dibangunnya infrastruktur tersebut.
Karena itu, ke depan jika nanti dirinya diberikan mandat, Prabowo menjanjikan untuk bisa mengelola lebih efisien dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk dengan cara mengurangi pembiayaan infrastruktur lewa skema utang dan menambah cadangan biaya ganti rugi.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan rencana kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangunnya selama empat tahun ke belakang. "Ini lah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, antar provinsi, kabupaten dan kota tersambungkan," ujarnya.
Dengan meneruskan pembangunan infrastruktur tersebut, Jokowi yakin transportasi, baik untuk orang dan logistik, akan lebih cepat. Tanpa itu semua peningkatan daya saing Indonesia di level global tak bakal tercapai. "Daya saing tanpa ini, lupakan."
Jokowi menegaskan pemerintah konsisten membangun infrastruktur agar semuanya tersambung, bukan hanya di jalan tol, pelabuhan, bandar udara, namun juga dalam konsep digitalisasi. "Kami sudah membangun Palapa Ring, broadband berkecepatan tinggi," ujar dia.
Saat ini, Palapa Ring sudah rampung seratus persen di Indonesia bagian barat dan tengah. Sementara di Indonesia Timur, progress-nya sudah 90 persen dan akan dirampungkan tahun ini. Sejalan dengan itu, Jokowi juga berjanji akan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Anggaran Infrastruktur 2019 Naik Jadi Rp 420,5 T, Ini Rinciannya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih akan merampungkan target pembangunan infrastruktur pada 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berujar pemerintah akan menambah alokasi anggaran infrastruktur menjadi Rp 420,5 triliun tahun depan atau naik dibanding tahun 2018 sebesar Rp 410,4 triliun.
"Dana APBN akan digunakan sebagai katalis," ujar Jokowi saat menyampaikan nota keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.
Alokasi anggaran itu jauh lebih besar ketimbang anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp 154,7 triliun. Angka itu juga ditingkatkan menjadi Rp 256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015.
Dana jumbo itu direncanakan akan dipergunakan untuk membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi. "Kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur ini akan memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.
Lebih jauh Jokowi memaparkan bahwa sejak tahun 2015 hingga sekarang, pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru. Selain itu, dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.
Pemerintah juga memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu megawatt tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa. Belum lagi, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.
"Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta," ujar Jokowi. Namun, dalam situasi global yang bergejolak, pemerintah akan
berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Usai Gempa Banten, PUPR: Belum Ada Kerusakan Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melaporkan belum ada kerusakan yang berarti terhadap kondisi sejumlah infrastruktur pemerintah usai terjadinya gempa Banten. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 arah barat daya Sumur, Pandeglang, Banten terjadi pada Jumat malam, 2 Agustus pukul 19.03 WIB.
"Kami sudah di lapangan sejak tadi malam, dan komunikasi sampai pagi ini, saat monitoring jam 9 pagi belum ada kerusakan infrastruktur. Dan mudah-mudahan tidak ada," kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga kepada Tempo ketika dihubungi, di Jakarta, Sabtu 3 Agustus 2019.
Danis menjelaskan, laporan mengenai kerusakan terjadi pada sebanyak 7 rumah di daerah Pandeglang, Jawa Barat. Kerusakan tersebut dilaporkan belum bertambah hingga kegiatan monitoring atau pengawasan di lapangan. Kendati demikian, laporan kerusakan infrastruktur yang lebih berat belum ada hingga saat ini.
Menurut Danis, sejumlah tim dari Kementerian PUPR telah diturunkan tidak hanya untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur perumahan. Namun, juga tim tersebut juga melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap infrastruktur seperti jalan dan sejumlah pembangunan bendungan yang tengah dilakukan.
Danis juga menuturkan, sampai sejauh ini belum ada permintaan bantuan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan yang bersifat darurat kepada Kementerian. Meski demikian, Kementerian telah menyiagakan sejumlah permintaan darurat yang mungkin diperlukan saat kondisi bencana.
Kementerian PUPR, kata Dani, juga terus berkomunikasi dengan Bupati Pandeglang, Banten Irna Narulita terkait bencana ini. "Kami udah siap sebenarnya, kalau Cipta Karya misalnya ada pengungsian kami bantu, air bersih itu udah siap, tapi ini belum ada permintaan atau apa," kata Danis.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Bank Dunia Klarifikasi Laporan tentang Infrastruktur RI

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia memberikan klarifikasi terkait beredarnya laporan institusi tersebut di sejumlah media sosial beberapa waktu lalu. Laporan bertajuk proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur di Indonesia itu menjelaskan beberapa hal, salah satunya yaitu biaya untuk infrastruktur di Indonesia yang dinilai belum memberikan hasil yang baik.
Senior Communications Officer dari Bank Dunia di Jakarta, Lestari Boediono, menjelaskan bahwa laporan tersebut adalah dokumen internal Bank Dunia. "Ada kesalahan administrasi di pihak kami saat meng-upload dokumen tersebut di situs kami pada Juni 2018," kata dia saat diminta konfirmasi di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2018.
Laporan itu sebenarnya selesai ditulis pada tahun 2014, sebelum Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014. Laporan itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur di tahun tersebut. Tapi, kini laporan itu sudah tak berlaku lagi. "Laporan ini sudah outdated (kedaluwarsa) dan obselete (usang)."
Pihak Bank Dunia juga menjelaskan bahwa laporan ini tak bisa digunakan lagi karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan pemerintah sejak laporan ini selesai ditulis. Termasuk, beberapa regulasi baru yang diterbitkan pemerintah, juga belum dimasukkan dalam laporan ini.
Dari laporan klarifikasi Bank Dunia, juga disebutkan bahwa cukup banyak analisis terkini yang mencerminkan perkembangan yang substansial dalam pembangunan infrastruktur. Analisis ini termasuk dalam kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.
Meski demikian, Lestari tidak merinci lebih lanjut berapa lama suatu laporan dari Bank Dunia dinilai telah kedaluwarsa atau tak lagi bisa digunakan. Ia belum mendapatkan informasi dari team teknis Bank Dunia soal kapan laporan terbaru akan diterbitkan. "Nanti kalau sudah ada, akan saya infokan," ujarnya.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Daerah

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, melakukan grounbreaking pembangunan dua fly over di Bandung, Selasa, 3 September 2019. Kedua fly over tersebut masing-masing berada di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi, Bandung.
Selain itu, Ridwan Kamil juga menandatangani prasasti peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fly over di salah satu ruas jalan di Kota Sukabumi.
Usai acara, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan fly over merupakan salah satu cara Pemprov Jabar memfasilitasi kebutuhan infrastruktur transportasi di daerah perkotaan.
"Kami  bersikap adil terhadap semua kota dan kabupaten, yang sifatnya kota cenderung kebutuhannya adalah infrastruktur lalu lintas. Kalau kabupaten kebutuhan infrastrukturnya rata-rata pertanian, perikanan, penataan pariwisata daerah," kata Emil.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan daerah, Kota Bandung butuhnya apa kita yang menyesuaikan," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengungkapkan rasa bahagianya atas pembangunan dua fly over di Kota Bandung. "Karena APBD Kota Bandung tidak akan mampu kalau membangun infrastruktur-infrastruktur besar," katanya.
Pembangunan fly over Jalan Jakarta dan Jalan Laswi dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada tahun ini, sedangkan tahap kedua akan dibangun pada 2020. Pembangunan tahap pertama fly over Jalan Laswi, sepanjang 520 meter menelan anggaran Rp 35,9 miliar, sementara untuk fly over Jalan Jakarta, sepanjang 500 meter, menelan anggaran Rp 42 miliar.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Proyek Infrastruktur Rp 276,4 Triliun Ditargetkan Rampung di 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan dapat menyelesaikan 30 Proyek Strategis Nasional senilai Rp 276,4 triliun pada kuartal ketiga tahun ini. "Kenapa triwulan III 2019? karena itu merupakan akhir dari masa pemerintahan sekarang," ujar Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, di Yogyakarta, Ahad, 20 Januari 2019.
Wahyu menjelaskan, 30 proyek tersebut terdiri dari 4 bendungan, 1 smelter, 6 kawasan industri, 6 jalan, 2 kereta api, 3 bandara, 2 palapa ring, 5 kawasan ekonomi khusus, dan satu kampus.  Bbeberapa proyek dengan nilai investasi cukup besar antara lain Kawasan Industri Morowali Rp 105 triliun, Kawasan Industri Konawe Rp 67,5 triliun, Smelter Buli Rp 19,7 triliun Kawasan Industri Tanggamus Rp 17,5 triliun, dan Cikampek 2 Elevated Rp 16,2 triliun.
Selain itu ada juga proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Rp 9,9 triliun, Palapa Ring KPBU Rp 7,7 triliun, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai Rp 6,8 triliun dan Kawasan Industri Ketapang Rp 6 triliun, Bandara Kertajati Rp 3,42 triliun, KEK MBTK senilai Rp 2,6 triliun, KEK Sorong Rp 2,4 triliun, dan lain-lain.
Selain menargetkan 30 proyek selesai, kata Wahyu, pada akhir triwulan III tahun 2019 ini juga diharapkan terdapat 7 PSN senilai Rp 109,2 triliun yang telah masuk dalam tahap transaksi. Ada juga 15 PSN senilai Rp 264,7 triliun juga diharapkan sudah masuk tahap penyiapan.
Secara rinci, ketujuh PSN tahap transaksi itu yakni Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim senilai Rp 2,2 triliun, Sistem Pengelolaan Limbah Jakarta Rp 69,6 triliun, Jalan Tol Yogyakarta-Solo Rp 16 triliun dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Rp 12,2 triliun, Bendungan Mbay NTT senilai Rp 550 miliar, SPAM Jatiluhur Rp 1,92 triliun, dan Satelit Multifungsi Rp 6,92 triliun.
Untuk 15 PSN yang diperkirakan belum bisa mencapai tahap transaksi atau masih tahap penyiapan itu antara lain, Kereta Api cepat Jakarta-Surabaya, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Industri Tanah Kuning, KEK Tanjung Api-api, Bendungan Matenggeng, SPAM Jatigede, Pelabuhan Sorong Seget, dan lain sebagainya.
Belasan PSN tersebut, menurut Wahyu, masih terkendala sejumlah persoalan, seperti antara lain ada yang terkait jaminan atas risiko politik, penetapan skema pembiayaan, belum adanya teknologi yang digunakan, penolakan masyarakat dan belum adanya izin prinsip.
Kendati demikian, pihaknya berharap bahwa target 30 PSN yang dapat diselesaikan pada triwulan III/2019 tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga mampu menambah jumlah PSN yang berhasil diselesaikan, mulai dari awal lahirnya PSN.
Wahyu menerangkan bahwa secara keseluruhan, KPPIP mencatat terdapat sebanyak 62 PSN yang telah diselesaikan selama periode 2016-2018 dengan total investasi diperkirakan mencapai sebesar Rp 320 triliun. "Pada 2016 ada sebanyak 20 PSN yang selesai senilai Rp33,3 triliun, pada 2017 ada 10 PSN senilai Rp 61,4 triliun, dan khusus 2018 sebanyak 32 PSN telah selesai dengan investasi kisaran Rp 225,2 triliun," ujarnya.
Bila target 30 PSN pada triwulan III/2019 dapat terealisasi dengan baik, maka sepanjang periode 2016-triwulan III/2019 akan terdapat sebanyak 92 proyek dari 223 proyek yang tercantum dalam PSN. "Total investasinya, untuk keseluruhannya itu bisa mencapai hampir mencapai di kisaran Rp 600 triliun," kata Wahyu.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Kubu Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur era Jokowi Modal Dengkul

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.
"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukan hanya Rp 1 miliar. Ada selisih Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan," kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.
Suhendra pun mempertanyakan fungsi dari pembangunan LRT di Palembang dalam kaitannya dengan Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.
Selain itu, Suhendra menuturkan penugasan pemerintah menggarap proyek infrastruktur yang menurutnya terkesan ambisius dan kejar tayang itu membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf khusus menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tahu', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangan," kata Suhendra.
Sementara itu, pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan betapa pemerintah membangun untuk kepentingan asing.
"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi Indonesia sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," kata Salamuddin.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Recent Posts