Kutip Bank Dunia, Prabowo: Infrastruktur Tak Berdampak ke Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan bahwa tidak ada dampak pembangunan infrastruktur terhadap kondisi riil ekonomi domestik. Sebab, pembangunan infrastruktur dibangun dengan cara yang tidak efisien dan tertib.

"Kalau dipelajari dalam laporan Bank Dunia yang terakhir, justru mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan pertumbuhan ekonomi kita secara riil," kata Prabowo dalam acara Debat Calon Presiden Kedua di Hotel Sultan, Ahad, 17 Februari 2019.

Adapun pernyataan Prabowo tersebut disampaikan menanggapi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi yang menjelaskan program infrastruktur. Menurut Prabowo pembangunan infrastruktur seperti transportasi Light Rail Transit (LRT) atau Mass Rapid Transit (MRT) masih kalah efisien dibandingkan dengan negara lain.

Beberapa contoh pembangunan infrastruktur yang dijadikan contoh oleh Prabowo adalah negara Vietnam, Thailand, Malaysia dan Maroko. Di negara-negara itu, dalam index per kilometer pembangunan infrastrukturnya dua kali lebih efisien dan murah secara rata-rata dibandingkan Indonesia.

"Ini fakta, Pak. Jadi saya harus berpikir jernih bahwa infrastruktur itu seharusnya bisa menambah kekuatan ekonomi," kata Prabowo.

Selain itu, kata Prabowo, esensi dalam membangun infrastruktur adalah mengikut sertakan rakyat dalam proses pembangunannya. Serta tak lupa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dengan dibangunnya infrastruktur tersebut.

Karena itu, ke depan jika nanti dirinya diberikan mandat, Prabowo menjanjikan untuk bisa mengelola lebih efisien dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk dengan cara mengurangi pembiayaan infrastruktur lewa skema utang dan menambah cadangan biaya ganti rugi.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan rencana kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang telah dibangunnya selama empat tahun ke belakang. "Ini lah yang ingin terus kita lakukan agar konektivitas antar pulau, antar provinsi, kabupaten dan kota tersambungkan," ujarnya.

Dengan meneruskan pembangunan infrastruktur tersebut, Jokowi yakin transportasi, baik untuk orang dan logistik, akan lebih cepat. Tanpa itu semua peningkatan daya saing Indonesia di level global tak bakal tercapai. "Daya saing tanpa ini, lupakan."

Jokowi menegaskan pemerintah konsisten membangun infrastruktur agar semuanya tersambung, bukan hanya di jalan tol, pelabuhan, bandar udara, namun juga dalam konsep digitalisasi. "Kami sudah membangun Palapa Ring, broadband berkecepatan tinggi," ujar dia.

Saat ini, Palapa Ring sudah rampung seratus persen di Indonesia bagian barat dan tengah. Sementara di Indonesia Timur, progress-nya sudah 90 persen dan akan dirampungkan tahun ini. Sejalan dengan itu, Jokowi juga berjanji akan mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Anggaran Infrastruktur 2019 Naik Jadi Rp 420,5 T, Ini Rinciannya

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih akan merampungkan target pembangunan infrastruktur pada 2019. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berujar pemerintah akan menambah alokasi anggaran infrastruktur menjadi Rp 420,5 triliun tahun depan atau naik dibanding tahun 2018 sebesar Rp 410,4 triliun.

"Dana APBN akan digunakan sebagai katalis," ujar Jokowi saat menyampaikan nota keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.

Alokasi anggaran itu jauh lebih besar ketimbang anggaran infrastruktur di tahun 2014 yang hanya sekitar Rp 154,7 triliun. Angka itu juga ditingkatkan menjadi Rp 256,1 triliun di awal Kabinet Kerja pada tahun 2015.

Dana jumbo itu direncanakan akan dipergunakan untuk membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi. "Kita akan terus melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur ini akan memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.

Lebih jauh Jokowi memaparkan bahwa sejak tahun 2015 hingga sekarang, pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru. Selain itu, dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.

Pemerintah juga memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10 ribu megawatt tahap 1, infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di desa. Belum lagi, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

"Kita akan melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air, melalui skema pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBN dengan melibatkan pihak swasta," ujar Jokowi. Namun, dalam situasi global yang bergejolak, pemerintah akan
berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Usai Gempa Banten, PUPR: Belum Ada Kerusakan Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melaporkan belum ada kerusakan yang berarti terhadap kondisi sejumlah infrastruktur pemerintah usai terjadinya gempa Banten. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 arah barat daya Sumur, Pandeglang, Banten terjadi pada Jumat malam, 2 Agustus pukul 19.03 WIB.

"Kami sudah di lapangan sejak tadi malam, dan komunikasi sampai pagi ini, saat monitoring jam 9 pagi belum ada kerusakan infrastruktur. Dan mudah-mudahan tidak ada," kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga kepada Tempo ketika dihubungi, di Jakarta, Sabtu 3 Agustus 2019.

Danis menjelaskan, laporan mengenai kerusakan terjadi pada sebanyak 7 rumah di daerah Pandeglang, Jawa Barat. Kerusakan tersebut dilaporkan belum bertambah hingga kegiatan monitoring atau pengawasan di lapangan. Kendati demikian, laporan kerusakan infrastruktur yang lebih berat belum ada hingga saat ini.

Menurut Danis, sejumlah tim dari Kementerian PUPR telah diturunkan tidak hanya untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur perumahan. Namun, juga tim tersebut juga melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap infrastruktur seperti jalan dan sejumlah pembangunan bendungan yang tengah dilakukan.

Danis juga menuturkan, sampai sejauh ini belum ada permintaan bantuan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan yang bersifat darurat kepada Kementerian. Meski demikian, Kementerian telah menyiagakan sejumlah permintaan darurat yang mungkin diperlukan saat kondisi bencana.

Kementerian PUPR, kata Dani, juga terus berkomunikasi dengan Bupati Pandeglang, Banten Irna Narulita terkait bencana ini. "Kami udah siap sebenarnya, kalau Cipta Karya misalnya ada pengungsian kami bantu, air bersih itu udah siap, tapi ini belum ada permintaan atau apa," kata Danis.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Bank Dunia Klarifikasi Laporan tentang Infrastruktur RI

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia memberikan klarifikasi terkait beredarnya laporan institusi tersebut di sejumlah media sosial beberapa waktu lalu. Laporan bertajuk proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur di Indonesia itu menjelaskan beberapa hal, salah satunya yaitu biaya untuk infrastruktur di Indonesia yang dinilai belum memberikan hasil yang baik.

Senior Communications Officer dari Bank Dunia di Jakarta, Lestari Boediono, menjelaskan bahwa laporan tersebut adalah dokumen internal Bank Dunia. "Ada kesalahan administrasi di pihak kami saat meng-upload dokumen tersebut di situs kami pada Juni 2018," kata dia saat diminta konfirmasi di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2018.

Laporan itu sebenarnya selesai ditulis pada tahun 2014, sebelum Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014. Laporan itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur di tahun tersebut. Tapi, kini laporan itu sudah tak berlaku lagi. "Laporan ini sudah outdated (kedaluwarsa) dan obselete (usang)."

Pihak Bank Dunia juga menjelaskan bahwa laporan ini tak bisa digunakan lagi karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan pemerintah sejak laporan ini selesai ditulis. Termasuk, beberapa regulasi baru yang diterbitkan pemerintah, juga belum dimasukkan dalam laporan ini.

Dari laporan klarifikasi Bank Dunia, juga disebutkan bahwa cukup banyak analisis terkini yang mencerminkan perkembangan yang substansial dalam pembangunan infrastruktur. Analisis ini termasuk dalam kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.

Meski demikian, Lestari tidak merinci lebih lanjut berapa lama suatu laporan dari Bank Dunia dinilai telah kedaluwarsa atau tak lagi bisa digunakan. Ia belum mendapatkan informasi dari team teknis Bank Dunia soal kapan laporan terbaru akan diterbitkan. "Nanti kalau sudah ada, akan saya infokan," ujarnya.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Daerah

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, melakukan grounbreaking pembangunan dua fly over di Bandung, Selasa, 3 September 2019. Kedua fly over tersebut masing-masing berada di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi, Bandung.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menandatangani prasasti peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fly over di salah satu ruas jalan di Kota Sukabumi.

Usai acara, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan fly over merupakan salah satu cara Pemprov Jabar memfasilitasi kebutuhan infrastruktur transportasi di daerah perkotaan.

"Kami  bersikap adil terhadap semua kota dan kabupaten, yang sifatnya kota cenderung kebutuhannya adalah infrastruktur lalu lintas. Kalau kabupaten kebutuhan infrastrukturnya rata-rata pertanian, perikanan, penataan pariwisata daerah," kata Emil.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan daerah, Kota Bandung butuhnya apa kita yang menyesuaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengungkapkan rasa bahagianya atas pembangunan dua fly over di Kota Bandung. "Karena APBD Kota Bandung tidak akan mampu kalau membangun infrastruktur-infrastruktur besar," katanya.

Pembangunan fly over Jalan Jakarta dan Jalan Laswi dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada tahun ini, sedangkan tahap kedua akan dibangun pada 2020. Pembangunan tahap pertama fly over Jalan Laswi, sepanjang 520 meter menelan anggaran Rp 35,9 miliar, sementara untuk fly over Jalan Jakarta, sepanjang 500 meter, menelan anggaran Rp 42 miliar.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Proyek Infrastruktur Rp 276,4 Triliun Ditargetkan Rampung di 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan dapat menyelesaikan 30 Proyek Strategis Nasional senilai Rp 276,4 triliun pada kuartal ketiga tahun ini. "Kenapa triwulan III 2019? karena itu merupakan akhir dari masa pemerintahan sekarang," ujar Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, di Yogyakarta, Ahad, 20 Januari 2019.

Wahyu menjelaskan, 30 proyek tersebut terdiri dari 4 bendungan, 1 smelter, 6 kawasan industri, 6 jalan, 2 kereta api, 3 bandara, 2 palapa ring, 5 kawasan ekonomi khusus, dan satu kampus.  Bbeberapa proyek dengan nilai investasi cukup besar antara lain Kawasan Industri Morowali Rp 105 triliun, Kawasan Industri Konawe Rp 67,5 triliun, Smelter Buli Rp 19,7 triliun Kawasan Industri Tanggamus Rp 17,5 triliun, dan Cikampek 2 Elevated Rp 16,2 triliun.

Selain itu ada juga proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Rp 9,9 triliun, Palapa Ring KPBU Rp 7,7 triliun, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai Rp 6,8 triliun dan Kawasan Industri Ketapang Rp 6 triliun, Bandara Kertajati Rp 3,42 triliun, KEK MBTK senilai Rp 2,6 triliun, KEK Sorong Rp 2,4 triliun, dan lain-lain.

Selain menargetkan 30 proyek selesai, kata Wahyu, pada akhir triwulan III tahun 2019 ini juga diharapkan terdapat 7 PSN senilai Rp 109,2 triliun yang telah masuk dalam tahap transaksi. Ada juga 15 PSN senilai Rp 264,7 triliun juga diharapkan sudah masuk tahap penyiapan.

Secara rinci, ketujuh PSN tahap transaksi itu yakni Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim senilai Rp 2,2 triliun, Sistem Pengelolaan Limbah Jakarta Rp 69,6 triliun, Jalan Tol Yogyakarta-Solo Rp 16 triliun dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Rp 12,2 triliun, Bendungan Mbay NTT senilai Rp 550 miliar, SPAM Jatiluhur Rp 1,92 triliun, dan Satelit Multifungsi Rp 6,92 triliun.

Untuk 15 PSN yang diperkirakan belum bisa mencapai tahap transaksi atau masih tahap penyiapan itu antara lain, Kereta Api cepat Jakarta-Surabaya, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Industri Tanah Kuning, KEK Tanjung Api-api, Bendungan Matenggeng, SPAM Jatigede, Pelabuhan Sorong Seget, dan lain sebagainya.

Belasan PSN tersebut, menurut Wahyu, masih terkendala sejumlah persoalan, seperti antara lain ada yang terkait jaminan atas risiko politik, penetapan skema pembiayaan, belum adanya teknologi yang digunakan, penolakan masyarakat dan belum adanya izin prinsip.

Kendati demikian, pihaknya berharap bahwa target 30 PSN yang dapat diselesaikan pada triwulan III/2019 tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga mampu menambah jumlah PSN yang berhasil diselesaikan, mulai dari awal lahirnya PSN.

Wahyu menerangkan bahwa secara keseluruhan, KPPIP mencatat terdapat sebanyak 62 PSN yang telah diselesaikan selama periode 2016-2018 dengan total investasi diperkirakan mencapai sebesar Rp 320 triliun. "Pada 2016 ada sebanyak 20 PSN yang selesai senilai Rp33,3 triliun, pada 2017 ada 10 PSN senilai Rp 61,4 triliun, dan khusus 2018 sebanyak 32 PSN telah selesai dengan investasi kisaran Rp 225,2 triliun," ujarnya.

Bila target 30 PSN pada triwulan III/2019 dapat terealisasi dengan baik, maka sepanjang periode 2016-triwulan III/2019 akan terdapat sebanyak 92 proyek dari 223 proyek yang tercantum dalam PSN. "Total investasinya, untuk keseluruhannya itu bisa mencapai hampir mencapai di kisaran Rp 600 triliun," kata Wahyu.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Kubu Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur era Jokowi Modal Dengkul

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.

"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukan hanya Rp 1 miliar. Ada selisih Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan," kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.

Suhendra pun mempertanyakan fungsi dari pembangunan LRT di Palembang dalam kaitannya dengan Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.

Selain itu, Suhendra menuturkan penugasan pemerintah menggarap proyek infrastruktur yang menurutnya terkesan ambisius dan kejar tayang itu membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf khusus menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.

"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tahu', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangan," kata Suhendra.

Sementara itu, pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan betapa pemerintah membangun untuk kepentingan asing.

"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi Indonesia sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," kata Salamuddin.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Biznet Berinovasi Menjadi Perusahaan Infrastruktur Digital Terintegrasi

INFO TEKNO— Merayakan hari jadi perusahaan yang ke-19, Biznet semakin mantap menjadi perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia. Sebagai perusahaan teknologi dalam negeri yang terus berkembang, Biznet berkomitmen untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi digital yang terintegrasi. Biznet menghadirkan layanan Internet yang berkualitas, layanan Cable TV berdefinisi high definition (HD) yang akan ditingkatkan menjadi layanan IPTV, serta layanan Data Center dan Cloud Computing kelas dunia melalui layanan Biznet Gio Cloud.

Dengan didukung oleh infrastruktur modern dan jaringan The New Biznet Fiber, Biznet kini dapat menyediakan solusi teknologi terbaik dengan kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar untuk mendukung gaya hidup digital masyarakat saat ini.

President Director Biznet, Adi Kusma, mengatakan perkembangan teknologi dan gaya hidup digital yang semakin pesat menuntut terus update dengan tren teknologi yang ada. Sebagai perusahaan teknologi, kami ingin hadir menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan teknologi digital yang dapat mendukung berbagai kegiatan mereka.

“Tidak hanya mengembangkan layanan, kami juga terus memperluas cakupan area layanan kami di lebih banyak kota di Indonesia, sehingga lebih banyak orang dapat memiliki akses Internet dan layanan teknologi digital berkualitas," ujarnya.

Saat ini jaringan Fiber Optic Biznet telah mencapai lebih dari 33,000 kilometer yang tersebar di lebih dari 110 kota di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Batam. Di akhir tahun 2019 ini jaringan Biznet juga akan resmi hadir di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, menyapa masyarakat yang ada di Kota Pontianak dan Manado, yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya.

Saat ini Biznet menghadirkan layanan Internet super cepat untuk segmen bisnis skala besar, menengah dan kecil, serta layanan internet untuk segmen perumahan dan apartemen yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Layanan Biznet Dedicated Internet, yang merupakan layanan Internet dedicated untuk perusahaan berskala besar atau korporasi, yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 30 Mbps dengan harga Rp 6 juta per bulan. Layanan Internet ini memiliki koneksi 24 jam ke Global Internet dengan alokasi bandwidth dedicated (1:1), memastikan performa jaringan selalu berada dalam kondisi terbaik setiap saat.

Layanan Biznet Metronet, yaitu layanan Internet untuk segmen UKM atau start up, yang menawarkan beberapa paket layanan mulai dari 50 Mbps dengan harga Rp 1 juta per bulan.

Layanan Biznet Home, yaitu layanan Internet untuk segmen perumahan/apartemen yang ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 300 ribu per bulan, yang tidak hanya memberikan pilihan paket layanan Internet saja, namun juga layanan Internet + Cable TV berkualitas high definition, untuk memberikan tayangan dan hiburan berkualitas bagi keluarga. Kedepannya, layanan Biznet Cable TV akan ditingkatkan menjadi layanan Biznet IPTV.

Selain jaringan, data center dapat dilihat sebagai salah satu kunci dari parameter bisnis, dan bukan hanya sebagai fasilitas eksternal yang menyimpan informasi maupun model operasi bisnis saja. Oleh karena itu, Biznet terus mengembangkan layanan Biznet Data Center yang saat ini telah beroperasi di tiga lokasi, yaitu di Jakarta MidPlaza, Biznet Technovillage – Cimanggis, Jawa Barat, dan di Bali Jimbaran.

Tahun 2020 mendatang Biznet juga akan meresmikan data center ke-4 yaitu Biznet Technocenter Jefferson yang berlokasi di Yogyakarta. Biznet Technovillage sendiri selain menjadi lokasi salah satu Data Center Biznet, namun juga merupakan fasilitas terintegrasi yang mencakup Grade A Office Space.

Berlokasi 35 kilometer dari pusat bisnis di Jakarta, dibangun dengan konsep ramah lingkungan, serta menggunakan beberapa teknologi green building untuk mengurangi limbah. Biznet Technovillage menjadi lokasi data center yang lengkap dengan fasilitas modern dan terbaik di Indonesia.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

PUPR Anggarkan Rp 273 Miliar Bangun Infrastruktur di Morotai

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pada tahun ini menganggarkan Rp 273,86 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di ruas jalan lingkar Morotai sepanjang 201,89 kilometer. Anggaran ini untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata di pulau tersebut.

"Pulau Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan di wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam bahari dan budaya, dengan sejumlah obyek wisata yang ditawarkan seperti Pantai Dodola, Pulau Zumzum, dan Museum Trikora," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

Menurut dia, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan wisatawan menuju lokasi-lokasi wisata di Pulau Morotai.

“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata,” kata Basuki.

Penanganan Ruas Jalan Lingkar Morotai yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terbagi dalam beberapa pekerjaan, di antaranya pembangunan jalan baru ruas Sofi-Wayabula sepanjang 6 kilometer dengan biaya sebesar Rp 32 miliar.

Peningkatan jaringan jalan berupa pekerjaan preservasi di 7 titik ruas batas kota Daruba - Daeo/Sangowo - Bere Bere - Sofi - Daruba – Wayabula sepanjang 195,29 kilometer dengan biaya Rp 10,43 miliar.

Pembangunan dan penggantian 6 titik jembatan dengan biaya sebesar Rp 231,43 miliar yang terdiri dari ruas Bere Bere – Sofi sepanjang 152 meter dan 7 meter, jembatan Sofi-Wayabula 1 sepanjang 125,80 meter, Sofi-Wayabula 2 sepanjang 100 meter, Sofi-Wayabula 3 sepanjang 87 meter, dan Sofi-Wayabula 4 sepanjang 125 meter.

Dari total panjang ruas Jalan Lingkar Morotai 201,89 kilometer, hingga 14 Oktober 2019 progress fisik penanganannya mencapai 46,95 persen atau sepanjang 94,79 kilometer.

Secara keseluruhan, Kementerian PUPR pada 2015-2018 telah menganggarkan Rp 787,8 miliar untuk mendukung peningkatan konektivitas KSPN Pulau Morotai.

Hingga pertengahan 2019, dari 10 ruas jalan nasional di Pulau Morotai sepanjang 184,34 kilometer kondisinya 95,7 persen persen mantap, sedangkan untuk jalan non-nasional sepanjang 79,4 kemantapannya 45,7 persen.

Ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas guna mempercepat waktu tempuh dan mengurangi biaya transportasi yang berpengaruh terhadap biaya logistik.

Dengan demikian, Pulau Morotai yang telah ditetapkan satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain KSPN, Pulau Morotai dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan Bandara Pitu, Pelabuhan Daruba, dan Pelabuhan Wayabula. Tersambungnya jalan dari wilayah Wayabula-Sofi akan mendukung terwujudnya Pulau Morotai sebagai pintu gerbang perdagangan di Indonesia atau pusat logistik di wilayah perbatasan.

Hal ini akan memberikan peluang besar Pulau Morotai sebagai sentra kegiatan perdagangan kawasan pasifik dan pusat ekonomi di Indonesia bagian Timur di masa depan.

Sumber:Tempo.co

Share:

Read More

Ekonom Sebut Infrastruktur Buatan Jokowi Kurang Bermanfaat

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur di periode kedua 2019--2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan belajar dari segala proses yang sudah terjadi pada periode 2014-2019 dengan membentuk otoritas lembaga yang mengelola infrastruktur.

Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi menuturkan pembangunan infrastruktur periode kedua perlu menjadikan periode pertama sebagai pelajaran agar menghasilkan pembangunan infrastruktur dengan manfaat maksimal.

Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dilakukan dengan titik berat pada peningkatan kelayakan proyek infrastruktur melalui rekayasa nilai tambah.

Dia menilai pemerintah perlu memperkuat kinerja BUMN yang bekerja sama dengan pihak asing dalam melakukan alih pengetahuan dan teknologi serta dibarengi dengan pemberdayaan kontraktor menengah dan kecil spesialis dalam pembangunan infrastruktur.

"Untuk memastikan koordinasi, kerja sama dan percepatan pembangunan, maka tugas dan wewenang pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pembentukan kementerian infrastruktur ataupun badan otoritas di bawah Presiden," ujarnya Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurutnya, infrastruktur yang telah selesai mesti diperhatikan biaya operasional dan mekanisme pemeliharaannya, sehingga produk infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pada masa mendatang, ujarnya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur bernilai tambah mutlak dibutuhkan menghasilkan sistem infrastruktur yang terintegrasi, efisien, aman dan alih teknologi untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari pembangunan.

Dia menjelaskan peningkatan produktifitas dan produk domestik bruto (PDB) negara maka pembangunan infrastruktur harus mengutamakan di sentra-sentra produksi dan industri di Indonesia.

"Roadmap pengembangan industri pengolahan sumber daya alam termasuk manufaktur, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, maupun industri kreatif menjadi landasan bagi prioritas pembangunan infrastruktur yang diperlukan," katanya.

Dengan strategi itu, dia berharap dapat mempercepat dampak dari manfaat infrastruktur yang dibangun. Selain itu, Industri alat produksi dan permesinan, serta pengembangan bisnis rintisan perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemandirian produksi dan kemampuan membangun.

Adapun pendanaan, alternatif pembiayaan infrastruktur dapat diaktifkan melalui pengikutsertaan dana masyarakat atau crowd funding, asuransi, tabungan haji, serta berbagai bentuk inovasi pendanaan lainnya. Pilihan pendanaan ini harus memperhatikan prioritas dan jenis infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan.

"Pembagian keuntungan dari akses dan manfaat infrastruktur yang dibangun dilakukan melalui pemberian konsensi, insentif, maupun pengenaan pajak tambahan atau levy tax sesuai dengan jenis infrastruktur sosial atau komersial yang dibangun," katanya.

Segi sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme perlu terus dilakukan dengan memberdayakan asosiasi profesi, universitas dan vokasi. Penguasaan keahlian dan teknologi infrastruktur menjadi fokus pengembangan SDM.

"Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan matang dan tereksekusi dengan baik saat ini, akan mampu membawa peningkatan produktifitas, kesejahteraan dan human development index, yang akan menjadi fondasi bagi RI sebagai negara maju yang masuk dalam lima besar dunia pada 2045," katanya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Proyek Infrastruktur RI Jadi yang Terbesar di 20 Tahun Terakhir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak dibanding 20 tahun sebelumnya. Terutama infrastruktur di sektor transportasi.

"Kita sudah bangun infrastruktur secara besar-besaran secara cepat sehingga apa yang kita bangun 4 - 5 tahun terakhir ini hampir sama bahkan lebih besar dari transportasi yang dibangun 20 tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).

Dia menyebutkan infrastruktur baik jalan, pelabuhan, bandara, bendungan dan sebagainya merupakan bagian dari suatu tema besar. Semua itu erat kaitannya dengan perhubungan atau transportasi di Tanah Air.

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki 223 Proyek Strategis Nasional (PSN). 80 diantaranya sudah rampung pada bulan Agustus kemarin.

Dia optimis di akhir tahun nanti jumlah pembangunan infrastruktur yang rampung akan bertambah lebih banyak lagi.

"Mungkin tidak 100 persen dari 223 itu akan selesai sampai dengan akhir tahun, tapi sebagian besar ya akan selesai," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Menko Darmin Keluhkan Biaya Logistik Masih Mahal

Menko Perekonomian Darmin Nasution berpidato usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Indonesia Investment Forum 2018, Bali, Kamis (11/10). Kerja sama juga menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomia , Darmin Nasution mengeluhkan mahalnya biaya logistik di Indonesia saat ini. Dia berharap, ke depannya logistik Indonesia menjadi lebih modern dan efisien.

"Sekarang logistik kita mahal, satu kontainer dari Batam ke Singapura sama mahalnya dari Singapura barangkali ke Jepang," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Dia menjelaskan, logistik yang efisien otomatis akan membuat harga barang menjadi murah. Oleh sebab itu, dia berharap transportasi khususnya logistik di Indonesia menjadi lebih modern seiring dengan perbaikan angkutan manusia.

Di hadapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dia meminta Kemenhub menjalin kerjasama erat dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian PUPR untuk mewujudkan hal tersebut.

Dia menyebutkan Kementerian PUPR erat kaitannya dengan infrastruktur transportasi, sementara Kemendag behubungan dengan angkutan barang serta harganya.

"Kita punya backbone tol Jawa tapi kan diperlukan penghubung antar jalan tol itu dengan kawasan-kawasab ekonomi industri atau ekonomi khusus yang selama ini mungkin belum terhubungkan dengan baik sehingga logistik masih mahal," ujarnya.

Dapat Terintegrasi

Tumpukan peti barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Ekspor dan impor masing-masing anjlok 18,82 persen dan ‎27,26 persen pada momen puasa dan Lebaran pada bulan keenam ini dibanding Mei 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, dia berharap jalur logistik dapat terintegrasi dengan baik. Mulai dari jadwal, rute, hingga biaya harus terinfo dengan jelas. Kejelasan informasi tersebut dapat memangkas ongkos karena adanya efisiensi.

"Kita perlu sistem informasi bagaimana mengenai alat angkutannya, sarananya, mengenai barangnya, mengenai harganya, tarifnya dan jadwalnya. Dan itu adalah perubahan besar yang kita perlukan dan itu memerlukan gabungan antara transportasi dan sebagainya dengan ekonomi digital. Kesanalah kita mau bergerak," jelasnya.

Selain itu, armada yang digunakan pun harus sesuai standar. Menko Darmin mencontohkan selama ini di jalanan masih kerap dijumpai kendaraan yang mengangkut sayuran atau buah-buahan melebihi kapasitas dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

"Boleh saja angkut barang dari Cibinong ke Jakarta pake colt masuk akal, tapi jangan angkut apel dari Malang ke Jakarta, gak masuk itungannya," ujarnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More