Jepang Bangun Stasiun Kereta Baru demi Olimpiade Tokyo


Jakarta, CNN Indonesia -- Ibu kota Jepang, Tokyo, bersiap menjadi tuan rumah dua ajang olahraga internasional, Piala Dunia Rugby 2019 dan Olimpiade Musim Panas 2020. Keramaian turis sudah pasti harus diantisipasi saat datang ke sini di masa tersebut.

Sepanjang tahun 2013 sampai 2018, sebanyak 31 juta turis mancanegara datang ke Jepang setiap tahunnya. Sebanyak 10 juta turis mancanegara berkunjung ke Tokyo. Diperkirakan pada tahun 2020, sebanyak 40 juta turis mancanegara memenuhi ibu kota Jepang itu.

Piala Dunia Rugby 2019 berlangsung mulai 20 September 2019 di Tokyo Stadium. Diperkirakan 600 ribu penggemar rugby dari seluruh dunia akan datang selama ajang olahraga ini berlangsung.

Salah satu antisipasi Jepang ialah menghadirkan 13 ribu pemandu wisata berbahasa Inggris selama gelaran tersebut berlangsung.

Tokyo Stadium sendiri berada sekitar 18 kilometer di sebelah barat dari tengah kota, meskipun ada dua zona nobar di Tokyo Sports Square dan Chofu Station Square atau Chofu City Green Hall.

Efek olimpiade
Pemerintah Jepang mengharapkan Olimpiade Musim Panas 2020 membawa sekitar 10 juta pengunjung tambahan ke negara itu pada tahun 2020.

Tokyo bersiap menghadapi hal tersebut. Awal tahun ini, sang gubernur, Yuriko Koike, mengatakan kepada media bahwa kotanya siap menghadapi "perubahan dramatis."

"Mulai tahun ini kami mempersiapkan Tokyo agar semakin sukses dan siap menghadapi olimpide. Tokyo akan menjadi kota yang baru," kata Koike, seperti yang dikutip dari CNN Travel pada Rabu (18/9).

Perkembangan besar sekarang sedang berlangsung, termasuk Takanawa Gateway - stasiun baru pertama yang dibangun di jalur kereta utama Tokyo, JR Yamanote yang beroperasi sejak 1971 - yang akan dibuka tahun depan.

Stasiun Takanawa Gateway dibangun dengan atap baja dan kaca yang terinspirasi oleh origami tradisional Jepang.

Stasiun ini terletak di antara Stasiun Tamachi dan Shinagawa serta dirancang oleh arsitek Kengo Kuma, yang juga berada di belakang rancangan New National Stadium yang sedang dibangun untuk Olimpiade Tokyo 2020.

Daerah di sekitar Stasiun Shibuya juga sedang diubah sebagai bagian dari perubahan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadikannya pusat hiburan, transportasi, dan bisnis.

Perubahan itu termasuk Shibuya Scramble Square, gedung pencakar langit serba guna setinggi 230 meter yang terletak tepat di atas Stasiun Shibuya, dengan dek observasi indoor dan outdoor. Gedung itu akan dibuka untuk bisnis pada 1 November 2019.

Renovasi lain yang ditunggu-tunggu di Shibuya adalah Museum Meiji Jingu - juga oleh Kengo Kuma.

Museum itu akan kembali dibuka pada akhir Oktober, berada di sebelah Taman Yoyogi yang teduh dan rindang.

Pembangunan lain termasuk jangkauan WiFi gratis yang lebih luas tidak hanya di Tokyo tetapi di seluruh negeri - termasuk 108 stasiun "kereta peluru" Shinkansen.

Untuk membantu hambatan bahasa saat turis wisata kuliner, pemerintah Tokyo telah meluncurkan situs berisi daftar restoran dengan menu multibahasa.

Lokasi Stadion
Sebanyak 30 pertandingan olimpiade akan berlangsung di 43 tempat, dengan New National Stadium sebagai pusatnya.

New National Stadium berada di sebelah stadion yang menjadi lokasi Olimpiade 1964, hanya beberapa kilometer dari daerah kota yang populer dengan turis mancanegara seperti Shibuya, Shinjuku, Ginza, dan Roppongi.

Selain itu 10 lokasi publik, termasuk taman Yoyogi dan Hibiya, akan menyiarkan nobar. Sementara kelompok 80 ribu sukarelawan berbahasa Inggris - akan memandu pengunjung.

Kawasan Tokyo Bay nantinya juga digunakan sebagai lokasi olimpiade dan paralimpiade.

Tokyo Bay akan menjadi tuan rumah 17 tempat olahraga dan lokasi Desa Olimpiade, di mana robot juga akan dikerahkan sebagai petugas informasi.

Pesan hotel sekarang

Menurut perusahaan layanan real estate CBRE, 30 ribu kamar hotel tambahan akan tersedia di Tokyo pada tahun 2020, sehingga totalnya menjadi sekitar 120 ribu.

Di antara yang paling dinanti adalah Hotel Okura Tokyo, yang baru saja dibuka kembali setelah renovasi besar-besaran yang dimulai pada 2015.

Bangunan utama Hotel Okura Tokyo yang asli dibuka pada tahun 1962 dan dengan cepat menjadi favorit turis mancanegara dengan menawarkan perpaduan budaya tradisional Jepang dengan layanan kelas dunia.

Setelah empat tahun pembangunan kembali, Hotel Okura Tokyo telah dibuka kembali dan menawarkan 508 kamar mewah di dua bangunan.

Namun, lebih banyak kamar dibutuhkan untuk mengatasi serbuan turis mancanegara yang ingin menonton olimpiade. Oleh karena itu lebih baik memesan kamar dari sekarang.

Tekanan lain diprediksi, baik untuk pengunjung dan penduduk setempat.

Sementara sebagian besar penunjuk jalan di stasiun dan transportasi umum di ibu kota sudah dalam bahasa Jepang dan Inggris, serbuan turis mancanegara yang ingin menonton olimpiade akan memberi tekanan lebih pada infrastruktur kota, terutama kereta.

Tapi langkah-langkah antisipasi sedang direncanakan sehingga penonton olimpiade dan pekerja kantoran tidak membuat perjalanan satu sama lain menjadi lebih sulit.

Sebagai contoh, satu inisiatif yang sedang berlangsung adalah mendorong perusahaan memangkas durasi kerja dan mengizinkan bekerja di luar kantor - sebuah konsep yang masih sulit dicerna dalam budaya kerja Jepang yang kaku di mana karyawan wajib datang ke kantor.

Tak perlu khawatir

Terlepas dari potensi gangguan, banyak orang seperti supir taksi Masaru Okano, sangat menantikan Tokyo untuk menjadi tuan rumah acara-acara besar.

Pria berusia 69 tahun ini telah belajar bahasa Inggris, dan beberapa orang Korea, selama beberapa tahun terakhir untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada semakin banyak pengunjung asing yang ia temukan di dalam kabinnya.

"Ketika saya memberi mereka tumpangan, saya selalu bertanya dari mana mereka berasal dan saya mencoba menyapa mereka dalam bahasa mereka," katanya.

"Didatangi banyak pengunjung asing setiap tahun membuat orang-orang di Jepang menjadi lebih ramah kepada pendatang. Kami lebih mengerti bahasa Inggris dasar. Plus ada aplikasi bahasa di ponsel. Tidak perlu khawatir. Olimpiade mungkin menyebabkan masalah lalu lintas untuk jalan dan transportasi umum, tetapi semuanya akan baik-baik saja."

Sumber:CNNindonesia.com
Share:

Pembangunan Infrastruktur di Pulau Jawa Tingkatkan Risiko Bencana


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta mengkaji kembali sejumlah proyek strategis nasional ( PSN) yang akan dibangun di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa. 

Pembangunan di sepanjang kawasan ini berpotensi meningkatkan risiko kebencanaan hingga dua kali lipat.  

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Jawa Timur Rere Christianto mengatakan, sebelum ada PSN, ada tujuh jenis ancaman risiko kerawanan bencana yang dideteksi Walhi. Mulai dari gempa, tsunami, abrasi, rob, angin kencang, longsor, hingga kekeringan. 

"Begitu proyek berjalan ada 13 jenis ancamanan baru yang akan terjadi. Jadi itu dua kali lipat," kata Rere saat konferensi pers di Kantor Walhi Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Di Jawa Timur, ada lima PSN yang bakal direalisasikan mulai dari tambang emas, pasir besi, tembaga, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), hingga proyek jalan lintas Pantai Selatan.  

Khusus untuk proyek jalan lintas, ada tiga karakteristik kerusakan yang berpotensi ditimbulkan yakni menghabiskan tegakan hutan kawasan perbukitan; menurunkan kualitas air sungai; dan merampas ruang hidup masyarakat.  

"Karena yang melewati Malang itu menerabas kawasan hutan lindung. Apalagi di perbukitan itu akan jadi longsor dan banjir. Belum lagi kalau dia melewati kawasan pegunungan karst yang memang merupakan salah satu supply utama kebutuhan air bersih di Jawa," tutur Rere. 

Terkait pembangunan proyek ini, ia menambahkan, yang semula hanya ada lima risiko kerawanan bencana, kini bertambah dua kerawanan yakni angin kencang dan berkurangnya pendapatan masyarakat.

Sementara lima lainnya yaitu gempa, tsunami, banjir, longsor dan kekeringan.  

"Untuk itu, kami meminta Presiden mengevaluasi seluruh proyek yang ada di seluruh pesisir selatan untuk mematuhi risiko bencana. Itu saja. Kalau itu kemudian memang ditemukan bahwa tidak layak, maka itu harus dihentikan. Kalau tidak itu akan menjadi bom waktu," tuntas Rere. 
Sumber:Kompas.com

Share:

Jika Terpilih, Prabowo Buka Opsi Batalkan Sejumlah Proyek Infrastruktur Jokowi


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga menyatakan akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif bila memang Pilpres 2019. 

Hal ini tertuang dalam dokumen visi misi Prabowo-Sandiaga yang dijabarkan ke dalam Program Aksi Penguatan Fondasi Perekonomian. 

Sebagai tindak lanjut, menurut anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Drajad Wibowo, Prabowo-Sandiaga akan melakukan penyisiran ulang terhadap beberapa proyek infrastruktur. Penyisiran khususnya akan dilakukan terhadap proyek yang dinilai terlalu ambisius, yang tidak prudent dalam perencanaan maupun pembiayaannya. 

"Kenapa perlu penyisiran ulang? Karena proyek-proyek itu menaikkan utang pemerintah secara berlebihan. Setelah disisir, mereka bisa kemudian ditunda atau malah dibatalkan," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (8/4/2019). 

Selain itu penyisiran dilakukan terhadap proyek infrastuktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan manfaat dan biaya secara ekonomi. Hitungan finansial menjadi dasar yang penting. 

Proyek yang gagal menenuhi kriteria tata kelola dan transparansi serta berbagai kelemahan lain yang menjadi kritik banyak pihak dari dalam maupun luar negeri juga akan disisir ulang. 

"Tata kelola yang baik dan transparansi harus benar-benar ditegakkan," kata Drajad. Penyisiran dinilai perlu dilakukan agar sejumlah proyek pembangunan tidak seperti sejumlah proyek yang dinilai menyimpan persoalan. 

Drajad menyebutkan sejumlah proyek tersebut di antaranya kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Palembang, dan Bandara Kertajati Jawa Barat.

Sumber:Kompas.com
Share:

Jokowi Ungkap Alasan Pemerataan Infrastruktur di Seluruh Indonesia


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi) menyatakan, selama 4,5 tahun terakhir memimpin pemerintahan, dirinya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berupaya mengembalikan watak asli pembangunan Indonesia. 

Watak yang dimaksud yaitu pembangunan tak hanya sekedar bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga bertumpu pada pemerataan. 

"Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan, baik itu ketimpangan antara kaya dengan miskin, ketimpangan antar wilayah dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan," kata Jokowi saat debat kelima Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam. 

Oleh karena itu, ia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah selama ini tidak hanya berpaku kepada konsep Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Dengan harapan, imbuh Jokowi, dapat menumbuhkan titik-titik perekonomian baru di luar Jawa. 

Baik itu berupa kawasan industri kecil, baik berupa kawasan ekonomi khusus, maupun berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata yang akan berimbas atau berefek pada barang-barang kerajinan Indonesia. "Dan juga kami juga terus ingin memperjuangkan kemajuan ekonomi di Indonesia. 

Oleh sebab itu sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing, dikuasi negara. Seperti Blok Mahakam, Blok Rokan dan juga Freeport," terang Jokowi. 

Ia menegaskan, kemandirian tersebut sangat penting guna menumbuhkan ekonomi yang adil dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Jokowi menambahkan, pembangunan infrastruktur saat ini merupakan tahapan pertama yang hendak dicapai pemerintah. 

Menurut peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato, dilihat dari alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia mengacu pada prinsip pemerataan. 

Selain itu, Fitra melihat bahwa pembangunan infrastruktur di luar Jawa begitu dirasakan oleh masyarakat daerah, sederhananya terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwistasa.

"Geliat pariwisata tumbuh setelah jalan dibangun, diperbaiki, diperlebar. itu paling mudah untuk dilihat dari manfaat pembangunan infra di luar Jawa," kata Gulfino. 

Sebagai informasi, menurut data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di Jawa saja. 

Misalnya untuk pembangunan jalan untuk membuka akses dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun jalan Trans-Papua sepanjang 1.066 kilometer yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). 

Sebagai gambaran umum dari apsek alokasi anggaran, PSN infrastruktur Papua dialokasikan senilai Rp 464 T untuk 12 proyek, dan Sulawesi Rp 308 triliun 27 proyek. 

Kemudian Kalimantan sebesar Rp 481 triliun untuk 17 proyek, dan Sumatera alokasinya sebesar Rp 545 triliun untuk 53 proyek.

Sumber:Kompas.com
Share:

Kurang Lahan, Singapura Coba Bangun di Bawah Tanah


Jakarta, CNN Indonesia -- Singapura sedang mengupayakan pembangunan di bawah tanah. Hal ini dilakukan pemerintah negara itu di tengah sulitnya mencari lahan baru di negara tersebut. Saat ini Singapura tengah berhati-hati mengelola pertumbuhan pesat yang dialami negara itu dalam beberapa dekade terakhir. Mereka berusaha menghindari masalah kepadatan dan kekacauan lalu lintas, seperti yang dihadapi kota metropolitan Asia lainnya.

Hanya saja, dengan populasi sebanyak 5,6 juta yang diperkirakan akan tumbuh dengan stagnan di tahun-tahun mendatang, pihak berwenang pun mulai mempertimbangkan cara menggunakan ruang di bawah tanah dengan lebih baik.


Menurut laporan AFP, Singapura telah membangun jalan raya bawah tanah dan sistem pendingin udara yang canggih, tetapi sekarang negara itu mencari celah untuk menampung lebih banyak fasilitas di bawah permukaan demi mengoptimalkan penggunaan lahan di atasnya.


"Kami perlu mempertimbangkan opsi untuk menempatkan infrastruktur kritis di bawah tanah," Abhineet Kaul, spesialis sektor publik yang berbasis di Singapura di konsultan Frost & Sullivan.

"Kami memiliki kebutuhan yang semakin meningkat akan lahan industri, komersial, perumahan dan hijau di Singapura," tambahnya.

Menurut rancangan rencana pengembangan yang dirilis pada Maret lalu, pihak berwenang ingin menempatkan utilitas, transportasi serta fasilitas penyimpanan dan industri di bawah tanah untuk membebaskan tanah di permukaan.

Namun, disebutkan belum ada rencana untuk menempatkan perumahan di bawah tanah.

Fasilitas pemindahan di bawah tanah memiliki kelebihan di luar menghemat ruang, termasuk mengurangi penggunaan AC yang dapat menghemat energi di iklim tropis Singapura.Upaya Singapura yang ingin memanfaatkan lahan di bawah tanah ini mengikuti jejak Ibu Kota Finlandia, Helsinki. Kota tersebut memiliki terowongan tempat parkir mobil, pusat perbelanjaan dan bahkan kolam renang.
Sedangkan Montreal di Kanada memiliki "Underground City", sebuah jaringan terowongan yang menghubungkan titik-titik penting di bawah tanah.

Sebelumnya, metode ekspansi utama Singapura adalah reklamasi tanah dari laut, yang telah meningkatkan luas negara itu lebih dari seperempat menjadi 720 kilometer persegi, dengan sebagian besar pertumbuhan terjadi sejak kemerdekaan pada 1965. Namun, reklamasi menjadi lebih mahal karena perpindahan ke perairan yang lebih dalam, sementara negara-negara yang dulu menjual pasir ke Singapura telah menghentikan ekspor karena masalah lingkungan.


Namun, membangun bawah tanah di Singapura menimbulkan tantangan - konstruksi sulit di bawah lingkungan yang sudah urbanisasi sementara proyek-proyek baru akan bersaing untuk ruang dengan fasilitas bawah tanah yang ada.

"Konstruksi bawah tanah biasanya melibatkan peledakan batu dan jika berada di pusat kota, Anda tidak akan dapat menggunakan peledakan," kata Chu Jian, seorang profesor teknik sipil dan lingkungan di Universitas Teknologi Nanyang (NTU).

Sumber:CNNIndonesia.com
Share:

PUPR Gelontorkan Rp4 T Untuk Bedah Rumah Rakyat Miskin


Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp4,36 triliun untuk program bedah rumah masyarakat miskin pada 2020 mendatang. Anggaran tersebut dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sasaran rumah masyarakat miskin yang akan dibedah dengan anggaran tersebut mencapai 175 ribu unit. Jumlah rumah yang akan dibedah tersebut terdiri dari dua kategori.

Pertama, bedah rumah dengan sifat pembangunan baru yang dilakukan karena rumah tidak layak huni sebanyak 25.365 unit. Kedua, peningkatan kualitas rumah  sebanyak 150 ribu unit.


"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harapkan upaya ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Basuki seperti dikutip dari website Kementerian PUPR, Selasa (3/9).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam melaksanakan program bedah rumah, bantuan tersebut tidak diberikan secara tunai. Tapi katanya, bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

Sementara itu, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. Sebagai informasi, Kementerian PUPR rencananya mendapatkan anggaran Rp 120,21 triliun pada 2020 mendatang.

Selain untuk sektor perumahan, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain.

Rinciannya, untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp 42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun, perumahan sebesar Rp 8,48 triliun, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 452 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar.

Sumber:CNNIndonesia.com
Share:

Jokowi Rampungkan Proyek Rp390 T Dalam Tiga Tahun


Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) bernilai investasi Rp390 triliun sudah diselesaikan. Penyelesaian dilakukan pada periode 2016 hingga Agustus 2019.

Mereka menyatakan dari proyek tersebut, sebanyak 51 dengan nilai investasi Rp295 triliun di antaranya rampung sejak diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sementara 30 proyek sisanya rampung sebelum Perpres 56/2018 terbit. Khusus untuk Januari sampai dengan Agustus 2019, terdapat 19 proyek yang sudah selesai dengan nilai investasi Rp 87,7 triliun.


Proyek-proyek tersebut terdiri dari tiga bandara, lima jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga bendungan, dan dua teknologi. "Kami tadi membicarakan masalah (penyelenggaraan PSN) dan penyelesaianya," kata Darmin Senin (9/9) malam.

Darmin tak merinci apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan PSN. Namun, Darmin memastikan pemerintah belum akan merevisi daftar 223 proyek + 3 program PSN yang tercantum dalam Perpres 56/2018.

Sebagai pengingat, sejak tahun 2016, pemerintah beberapa kali merevisi daftar PSN. Pertama kali, pemerintah menetapkan 225 Proyek dan 1 Program dalam daftar PSN melalui Perpres 3/2016.

Setelah itu, daftar itu direvisi pada 2017 melalui Perpres 58/2017 menjadi 245 Proyek dan 2 Program. Terakhir, pemerintah menetapkan Perpres 56/2018 di mana terdaftar 223 proyek + 1 3 program dalam daftar PSN.

Melalui keterangan resmi, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo melaporkan status pengerjaan proyek PSN sejak diterbitkannya Perpres 56/2018 hingga Agustus 2019.

Selain 51 proyek yang sudah selesai pengerjaannya, terdapat 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi dengan total investasi mencapai Rp1.348 triliun.

Lalu, sebanyak 23 proyek dengan nilai investasi Rp154 triliun dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019.

Berikutnya, 78 proyek dengan total investasi Rp1.351 triliun dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019, 5 proyek dalam tahap transaksi (Rp413 triliun), dan 39 proyek serta 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan (Rp621 triliun).

Wahyu juga melaporkan tentang status kemajuan Program Ketenagalistrikan 35.000 MegaWatt dari Desember 2016 hingga Juli 2019.

Rinciannya, pembangkit dengan total kapasitas 3.768 MW sudah beroperasi dengan total investasi Rp101,7 triliun. Berikutnya, 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi; 7.515,1 MW sudah selesai penandatanganan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) namun belum financial close; 1.453 MW dalam tahap pengadaan; dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Rapat tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme/LCS). Tak hanya itu, isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga menjadi salah satu topik bahasan.

"Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah," ujar Wahyu.

Sumber:CNNIndonesia.com
Share:

Infrastruktur Ramah Lingkungan Jadi Syarat Ekowisata


Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menggebu untuk memenuhi target 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) di tahun 2019, sektor pariwisata Indonesia akan mengarah ke pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pariwisata di beberapa kesempatan, termasuk dalam Rapat Kerja Nasional III.

Untuk mewujudkannya, pengamat burung sekaligus fotografer satwa liar menilai pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan perlu dikembangkan untuk menjaga kelestarian hutan, khususnya di Papua.

"Di Raja Ampat sendiri, dari pada udara, lebih baik optimalisasi laut," kata Ady Kristanto seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (13/9).


Ia menambahkan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya cukup baik. Namun ia meminta agar pembangunan infrastruktur ke depan lebih berorientasi pada infrastruktur yang ramah lingkungan.
"Misalnya pembangunan bandara. Kita lihat dulu apakah ini dibangun melewati cagar alam atau tidak," ujarnya.

"Kalau kasus di Waigio dia kan sudah membelah cagar alam."

Kemudian untuk pembangunan infrastruktur di Raja Ampat pemerintah bisa mengoptimalkan jalur laut dalam upaya mendorong pariwisata di sana.

Sumber:Hal ini, ia melnajutkan, sama halnya dengan perlunya pemetaan pembangunan infrastruktur di Pulau Misool, Papua.

"Untuk ke Misool, ngapain bangun bandara di sana? Kapal-kapal juga menarik kok," tegasnya.

Dia berharap pemerintah bisa melakukan kajian terlebih dahulu sehingga pembangunan infrastruktur tidak mengganggu habitat dan keanekaragaman hayati di Papua.

"Takutnya malah gara-gara pembangunan bandara, burung-burung jadi kabur. Wisatawan mau lihat apa?" ujarnya.

Sumber:CNNIndonesia.com
Share:

Keluh Kesah Daerah Timur RI, Bandara Kurang hingga Kemiskinan


Jakarta - Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam penyusunan RPJMN, Bappenas menggelar konsultasi regional di daerah Timur Indonesia.

Dalam acara tersebut, pimpinan pemerintah daerah di Papua dan Maluku turut diundang. Mereka pun menyampaikan masalah di daerahnya masing-masing.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyatakan konektivitas udara di Papua Barat masih jadi masalah. Dia meminta pembangunan bandara perintis bisa dibantu pemerintah pusat. Pasalnya, Lakotani menilai langit papua lebih efektif dibanding transportasi lewat darat.

"Bangun bandara perintis ini kita mohon untuk jadi prioritas, entah di Kemenhub atau di mana. Penting sekali ini untuk mobilitas dan konektivitas," ungkap Lakotani di Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9/2019).

"Kita bangun bandara itu 2-3 tahun terjadi, bikin jalan itu dua periode gubernur juga belum tentu jadi," pungkasnya.

Lalu demi memudahkan wisatawan, Lakotani juga minta pemerintah untuk mendorong maskapai membuka penerbangan internasional yang langsung terbang ke Papua. Kalau langsung terbang ke Papua Barat, harga tiket bisa lebih murah.

"Kita minta mungkin ada penerbangan dari Sydney misalnya langsung ke Raja Ampat, jadi turis tidak perlu lagi itu ke Jakarta dulu, Bali dulu. Nah kalau penerbangan internasional ini tiketnya mereka murah jadi mau ke sini (Papua Barat)," kata Lakotani.


Lakotani juga sempat mengeluhkan komoditas gas alam yang menurut masyarakat Papua Barat hanya dikeruk saja tanpa pernah digunakan oleh masyarakat lokal.

Dia menyampaikan gas bumi di Papua Barat bagaikan air mancur, yang terpencar kemana-mana. Maksudnya, gas bumi keluar di tanah Papua namun hasilnya dirasakan di tempat lain.

"Ada soal kami menyampaikan gas alam ini seperti teori air mancur, airnya dari sini mancurnya kemana-mana," kata Lakotani.

Dia berharap agar gas alam di Papua bisa digunakan sebagai energi untuk membangkitkan listrik dan menerangi Papua.

"Catatan kami, kami di Papua Barat ini jadi penghasil gas besar. Kami harap sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk percepatan listrik berbasis gas," kata Lakotani.


Gubernur Maluku Murad Ismail curhat soal pembangunan sumber daya manusia di Maluku. Menurutnya, angka kemiskinan dan pengangguran Maluku berada di tiga tertinggi se-Indonesia.

"Perkara lainnya itu, Maluku termiskin nomor tiga dari 34 provinsi. Kedua Maluku ini penganggurannya nomor satu, ini masalah Maluku," kata Murad.

Murad juga menyatakan pelayanan publik mulai dari kesehatan hingga pendidikan menjadi masalah utama di Maluku. Dia meminta pemerintah pusat juga ikut memperhatikan masalah ini.

"Kita mau diperhatikan lagi soal pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatannya. Keduanya sangat lambat pengembangannya dari dulu di sini," kata Murad.

Sumber:Detik.com
Share:

Recent Posts