Jakarta - Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam penyusunan RPJMN, Bappenas menggelar konsultasi regional di daerah Timur Indonesia.
Dalam acara tersebut, pimpinan pemerintah daerah di Papua dan Maluku turut diundang. Mereka pun menyampaikan masalah di daerahnya masing-masing.
Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyatakan konektivitas udara di Papua Barat masih jadi masalah. Dia meminta pembangunan bandara perintis bisa dibantu pemerintah pusat. Pasalnya, Lakotani menilai langit papua lebih efektif dibanding transportasi lewat darat.
"Bangun bandara perintis ini kita mohon untuk jadi prioritas, entah di Kemenhub atau di mana. Penting sekali ini untuk mobilitas dan konektivitas," ungkap Lakotani di Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9/2019).
"Kita bangun bandara itu 2-3 tahun terjadi, bikin jalan itu dua periode gubernur juga belum tentu jadi," pungkasnya.
Lalu demi memudahkan wisatawan, Lakotani juga minta pemerintah untuk mendorong maskapai membuka penerbangan internasional yang langsung terbang ke Papua. Kalau langsung terbang ke Papua Barat, harga tiket bisa lebih murah.
"Kita minta mungkin ada penerbangan dari Sydney misalnya langsung ke Raja Ampat, jadi turis tidak perlu lagi itu ke Jakarta dulu, Bali dulu. Nah kalau penerbangan internasional ini tiketnya mereka murah jadi mau ke sini (Papua Barat)," kata Lakotani.
Lakotani juga sempat mengeluhkan komoditas gas alam yang menurut masyarakat Papua Barat hanya dikeruk saja tanpa pernah digunakan oleh masyarakat lokal.
Dia menyampaikan gas bumi di Papua Barat bagaikan air mancur, yang terpencar kemana-mana. Maksudnya, gas bumi keluar di tanah Papua namun hasilnya dirasakan di tempat lain.
"Ada soal kami menyampaikan gas alam ini seperti teori air mancur, airnya dari sini mancurnya kemana-mana," kata Lakotani.
Dia berharap agar gas alam di Papua bisa digunakan sebagai energi untuk membangkitkan listrik dan menerangi Papua.
"Catatan kami, kami di Papua Barat ini jadi penghasil gas besar. Kami harap sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk percepatan listrik berbasis gas," kata Lakotani.
Gubernur Maluku Murad Ismail curhat soal pembangunan sumber daya manusia di Maluku. Menurutnya, angka kemiskinan dan pengangguran Maluku berada di tiga tertinggi se-Indonesia.
"Perkara lainnya itu, Maluku termiskin nomor tiga dari 34 provinsi. Kedua Maluku ini penganggurannya nomor satu, ini masalah Maluku," kata Murad.
Murad juga menyatakan pelayanan publik mulai dari kesehatan hingga pendidikan menjadi masalah utama di Maluku. Dia meminta pemerintah pusat juga ikut memperhatikan masalah ini.
"Kita mau diperhatikan lagi soal pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatannya. Keduanya sangat lambat pengembangannya dari dulu di sini," kata Murad.
Sumber:Detik.com
