Ekonom Sebut Infrastruktur Buatan Jokowi Kurang Bermanfaat

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur di periode kedua 2019--2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan belajar dari segala proses yang sudah terjadi pada periode 2014-2019 dengan membentuk otoritas lembaga yang mengelola infrastruktur.

Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Mohamad Ali Berawi menuturkan pembangunan infrastruktur periode kedua perlu menjadikan periode pertama sebagai pelajaran agar menghasilkan pembangunan infrastruktur dengan manfaat maksimal.

Menurutnya, kerja sama pemerintah dan badan usaha dilakukan dengan titik berat pada peningkatan kelayakan proyek infrastruktur melalui rekayasa nilai tambah.

Dia menilai pemerintah perlu memperkuat kinerja BUMN yang bekerja sama dengan pihak asing dalam melakukan alih pengetahuan dan teknologi serta dibarengi dengan pemberdayaan kontraktor menengah dan kecil spesialis dalam pembangunan infrastruktur.

"Untuk memastikan koordinasi, kerja sama dan percepatan pembangunan, maka tugas dan wewenang pembangunan infrastruktur dapat dilakukan melalui pembentukan kementerian infrastruktur ataupun badan otoritas di bawah Presiden," ujarnya Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurutnya, infrastruktur yang telah selesai mesti diperhatikan biaya operasional dan mekanisme pemeliharaannya, sehingga produk infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Pada masa mendatang, ujarnya, perencanaan dan pembangunan infrastruktur bernilai tambah mutlak dibutuhkan menghasilkan sistem infrastruktur yang terintegrasi, efisien, aman dan alih teknologi untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari pembangunan.

Dia menjelaskan peningkatan produktifitas dan produk domestik bruto (PDB) negara maka pembangunan infrastruktur harus mengutamakan di sentra-sentra produksi dan industri di Indonesia.

"Roadmap pengembangan industri pengolahan sumber daya alam termasuk manufaktur, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, maupun industri kreatif menjadi landasan bagi prioritas pembangunan infrastruktur yang diperlukan," katanya.

Dengan strategi itu, dia berharap dapat mempercepat dampak dari manfaat infrastruktur yang dibangun. Selain itu, Industri alat produksi dan permesinan, serta pengembangan bisnis rintisan perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemandirian produksi dan kemampuan membangun.

Adapun pendanaan, alternatif pembiayaan infrastruktur dapat diaktifkan melalui pengikutsertaan dana masyarakat atau crowd funding, asuransi, tabungan haji, serta berbagai bentuk inovasi pendanaan lainnya. Pilihan pendanaan ini harus memperhatikan prioritas dan jenis infrastruktur yang dibangun dan dioperasikan.

"Pembagian keuntungan dari akses dan manfaat infrastruktur yang dibangun dilakukan melalui pemberian konsensi, insentif, maupun pengenaan pajak tambahan atau levy tax sesuai dengan jenis infrastruktur sosial atau komersial yang dibangun," katanya.

Segi sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme perlu terus dilakukan dengan memberdayakan asosiasi profesi, universitas dan vokasi. Penguasaan keahlian dan teknologi infrastruktur menjadi fokus pengembangan SDM.

"Pembangunan infrastruktur yang terencana dengan matang dan tereksekusi dengan baik saat ini, akan mampu membawa peningkatan produktifitas, kesejahteraan dan human development index, yang akan menjadi fondasi bagi RI sebagai negara maju yang masuk dalam lima besar dunia pada 2045," katanya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Proyek Infrastruktur RI Jadi yang Terbesar di 20 Tahun Terakhir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-JK lebih banyak dibanding 20 tahun sebelumnya. Terutama infrastruktur di sektor transportasi.

"Kita sudah bangun infrastruktur secara besar-besaran secara cepat sehingga apa yang kita bangun 4 - 5 tahun terakhir ini hampir sama bahkan lebih besar dari transportasi yang dibangun 20 tahun sebelumnya," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9).

Dia menyebutkan infrastruktur baik jalan, pelabuhan, bandara, bendungan dan sebagainya merupakan bagian dari suatu tema besar. Semua itu erat kaitannya dengan perhubungan atau transportasi di Tanah Air.

Dia mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki 223 Proyek Strategis Nasional (PSN). 80 diantaranya sudah rampung pada bulan Agustus kemarin.

Dia optimis di akhir tahun nanti jumlah pembangunan infrastruktur yang rampung akan bertambah lebih banyak lagi.

"Mungkin tidak 100 persen dari 223 itu akan selesai sampai dengan akhir tahun, tapi sebagian besar ya akan selesai," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Menko Darmin Keluhkan Biaya Logistik Masih Mahal

Menko Perekonomian Darmin Nasution berpidato usai menyaksikan penandatanganan kerja sama Indonesia Investment Forum 2018, Bali, Kamis (11/10). Kerja sama juga menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomia , Darmin Nasution mengeluhkan mahalnya biaya logistik di Indonesia saat ini. Dia berharap, ke depannya logistik Indonesia menjadi lebih modern dan efisien.

"Sekarang logistik kita mahal, satu kontainer dari Batam ke Singapura sama mahalnya dari Singapura barangkali ke Jepang," kata dia dalam acara Hari Perhubungan Nasional yang digelar Kemenhub, di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Dia menjelaskan, logistik yang efisien otomatis akan membuat harga barang menjadi murah. Oleh sebab itu, dia berharap transportasi khususnya logistik di Indonesia menjadi lebih modern seiring dengan perbaikan angkutan manusia.

Di hadapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dia meminta Kemenhub menjalin kerjasama erat dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian PUPR untuk mewujudkan hal tersebut.

Dia menyebutkan Kementerian PUPR erat kaitannya dengan infrastruktur transportasi, sementara Kemendag behubungan dengan angkutan barang serta harganya.

"Kita punya backbone tol Jawa tapi kan diperlukan penghubung antar jalan tol itu dengan kawasan-kawasab ekonomi industri atau ekonomi khusus yang selama ini mungkin belum terhubungkan dengan baik sehingga logistik masih mahal," ujarnya.

Dapat Terintegrasi

Tumpukan peti barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Ekspor dan impor masing-masing anjlok 18,82 persen dan ‎27,26 persen pada momen puasa dan Lebaran pada bulan keenam ini dibanding Mei 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, dia berharap jalur logistik dapat terintegrasi dengan baik. Mulai dari jadwal, rute, hingga biaya harus terinfo dengan jelas. Kejelasan informasi tersebut dapat memangkas ongkos karena adanya efisiensi.

"Kita perlu sistem informasi bagaimana mengenai alat angkutannya, sarananya, mengenai barangnya, mengenai harganya, tarifnya dan jadwalnya. Dan itu adalah perubahan besar yang kita perlukan dan itu memerlukan gabungan antara transportasi dan sebagainya dengan ekonomi digital. Kesanalah kita mau bergerak," jelasnya.

Selain itu, armada yang digunakan pun harus sesuai standar. Menko Darmin mencontohkan selama ini di jalanan masih kerap dijumpai kendaraan yang mengangkut sayuran atau buah-buahan melebihi kapasitas dengan jarak tempuh yang cukup jauh.

"Boleh saja angkut barang dari Cibinong ke Jakarta pake colt masuk akal, tapi jangan angkut apel dari Malang ke Jakarta, gak masuk itungannya," ujarnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Indonesia Bakal Bantu Madagaskar Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Dalam kunjungan kerjanya ke Madagaskar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno melakukan pertemuan dengan Presiden Madagaskar Andry Rajoelani di Antananarivo, Madagaskar, Selasa (17/9/2019). Menteri Rini komitmen untuk mendorong BUMN membantu Madagaskar dalam pembangunan infrastruktur.

Menteri Rini mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam membantu pembangunan infrastruktur negara-negara Afrika, salah satunya Madagaskar. Menurutnya, Madagaskar adalah saudara yang paling dekat Indonesia.

“Indonesia telah menerbitkan buku baru tentang saudara-saudara di Afrika, dan Madagaskar Insya Allah akan menjadi halaman pertamanya. Karena Madagaskar tidak saja secara geografik paling dekat, tapi juga secara pertalian darah masih bersaudara” ujar Menteri Rini.

Lebih lanjut, Menteri Rini menegaskan Madagaskar tidak perlu ragu bekerjasama dengan Indonesia. Selain Indonesia siap membantu dan sudah memiliki baik pengalaman maupun keahlian yang dibutuhkan Madagaskar untuk membangun negaranya, Indonesia juga tidak menuntut apa-apa kecuali kondisi kerjasama yang terbuka dan adil saling menguntungkan. Sehingga hasil-hasil konkrit dapat segera diwujudkan.

“Indonesia menjanjikan manfaat kerjasama yang sangat menguntungkan. Kami ingin maju bersama, utamanya dengan Madagaskar menuju kepada suatu masa depan bersama yang lebih baik dalam semangat persaudaraan dan solidaritas antar negara berkembang,” katanya.

Kerja Sama di Bidang Industri

Menteri BUMN Rini Soemarno memberi paparan saat konferensi pers pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di Bali, Selasa (9/10). Acara ini diinisiasi BI, Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan OJK serta diorganisir oleh Bank Mandiri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain bertemu dengan Presiden Madagaskar, Menteri Rini juga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Kerajinan Madagaskar Lantosoa Rakotomalala.

Pertemuan ini membahas peluang kerjasama di bidang industri, termasuk penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan pengembangan industri kecil kerakyatan atau handycraft.

“Untuk alsintan akan digarap PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero). Kami menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar BUMN bisa menjadi pemain di dunia internasional dan langsung mendobrak Afrika,” jelas Menteri Rini.

Menteri Rini menambahkan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga akan mendalami rencana kerjasama pengelolaan dan pembangunan bandara di Madagaskar. Selain Madagaskar, BUMN secara sinergi mulai membuka peluang di Tanzania.

“Presiden Andry pun senang dengan adanya kerjasama dan investasi dari BUMN Tanah Air. 

BUMN sudah mulai beroperasi di Aljazair, Nigeria, Niger dan ekspor pesawat ke Senegal,” pungkasnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Masih Bergantung dari APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah daerah yang sebenarnya mampu membangun infrastruktur tanpa tanpa harus menunggu kucuran APBN. 

Sayangnya tidak semua daerah yang mampu itu mau mencari pendanaan selain dari APBN.

"Saat ini kami melihat rasio pemerintah daerah yang mampu dan mau melakukan pinjaman ke PT SMI hanya 16 persen dari Pemda-pemda yang sebetulnya mereka eligible atau bisa," kata dia, dalam 'Orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024, di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).

Dia mengatakan saat ini ada berbagai jenis pendanaan yang bisa diakses daerah. Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, misalnya melalui skema KPBU dan pinjaman dari PT SMI.

Hanya opsi-opsi tersebut belum banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Meskipun memiliki dari sisi APBD. "Jadi artinya pemerintah daerah itu lebih baik menunggu tidak usah bangun daripada dia harus pinjam ke PT SMI untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Kita tunggu saja sampai nanti APBN, mungkin kasih," ujar dia.

"Dan tampaknya lebih giat melobi ke DPR, DPD, dan Kementerian Keuangan daripada mencari solusi dimana daerah tersebut sebetulnya memiliki kapasitas untuk bisa membangun melalui mekanisme KPBU atau pinjaman yang bisa dicicil kembali oleh APBD-nya karena APBD-nya sebetulnya memiliki kapasitas," imbuhnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah akan terus memperbaiki penguatan regulasi. "Dan tentu kita akan mendukung perbaikan kualitas SDM di daerah," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Jokowi: APBN 2020 Fokus pada Kualitas SDM

Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dan Mensesneg Pratikno usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). (Liputan6.com/HO/Kurniawan)

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tema kebijakan APBN pada tahun anggaran 2020 akan berpusat pada Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus pengembangan SDM terutama demi modal ekonomi berbasis digital.

Jokowi menjelaskan tidak ingin agar bonus demografi yang terjadi di Indonesia menjadi sia-sia. Pasalnya, Indonesia sudah memasuki tahun-tahun penting untuk menjadi negara maju, yakni 2020-2024. 

"Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,' ujar Presiden Jokowi pada pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Jokowi juga memilih menunjang SDM ketika melihat ekonomi-ekonomi negara lain sedang melambat karena percaya SDM bisa menjadi pembuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut Indonesia harus bisa menemukan peluang di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Pemerintah pun berjanji bahwa anggaran akan ada untuk berbagai program pembangunan SDM. Itu diharapkan meningkatkan kemampuan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih muda agar bisa bersaing di tingkat global.

"Berbagai program SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," ujar Jokowi.

Pada pidato pagi ini pun Presiden Jokowi sempat membahas SDM. Ia ingin SDM Indonesia menjadi penopang ekonomi negara ketimbang Sumber Daya Alam (SDA), sekaligus menjadi SDM yang berideologi Pancasila.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Bertemu Pejabat China, Jokowi Bahas Isu Kerja Sama Ekonomi hingga Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan penasihat hubungan luar negeri Presiden RRT/Anggota Komisi Urusan Luar Negeri RRT, Y.M Song Tao, didampingi Direktur Jenderal, Biro I IDCPC, Mme Sun Haiya, Duta Besar RRT untuk RI Y.M Xiao Qian.

Selain itu ia juga bertemu dengan Direktur Biro I IDIPC Xumin, Sekretaris Pertama, dan General Office IDCPC, Sekretaris Pertama, Du Shengping, serta Deputy Division Chef of the Chinese Embasy, Zang Liang di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Luar negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir menjelaskan mereka membahas beberapa hal. Salah satunya terkait kerja sama dalam bidang ekonomi.

"Untuk investasi bapak presiden menyampaikan harapan, Tiongkok juga melihat peluang kerja sama melakukan produksi yang bisa berorientasi ekspor. Jadi secara bersama-sama kerja sama investasi untuk orientasi ekspor. Baik itu ke Afrika mungkin ke Timur Tengah bahkan ke Amerika," kata Fachir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Kerja Sama Bidang Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terkait investasi, Jokowi berharap ada kerja sama yang baik dalam bidang infrastruktur. Temasuk kata dia, sinergi dalam bidang maritim.

"Secara khusus Presiden berharap mudah-mudahan kerja sama bidang perdagangan ini bisa mengurangi dampak dari defisit indonesia dengan Tiongkok," kata Fachir.

Sebelumnya Penasihat hubungan luar negeri Presiden RRT/Anggota Komisi Urusan Luar Negeri RRT, Y.M Song Tao menyambut dengan baik dalam pertemuan kedua kali ini. Dia mengatakan beberapa tahun ini Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang baik.

"Masyarakat sangat stabil dan kehidupan rakyat semakin ditingkatkan.Semua berkat prestasi dan kemajuan yang dicatat oleh Indonesia berkat kepemimpinan presiden Jokowi," ungkap Song Tao.

Dia juga mendengar progres tol trans jawa hampir rampung. Dan masalah listrik yang belum terselesaikan. Tidak hanya itu dia mengucapkan selamat kepada Jokowi lantaran terpilih kembali jadi presiden.

"Dan sekarang saya mendengar bahwa tol Trans Jawa yang pertama akan rampung dan ada masalah listrik yang belum terselesaikan," lanjut Song Tao.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

PGN Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Hal itu akan diwujudkan PGN melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi yang mampu menjangkau semua segmen pasar.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, sebagai subholding gas, PGN akan mengambil peran di depan dalam program percepatan dan transformasi energi dari minyak bumi ke gas bumi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari perwujudan bauran energi gas bumi sebesar 22% pada 2025 dan 24% pada 2050.

"Bertambahnya populasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan gaya hidup ke green energy akan mendorong kebutuhan gas bumi akan semakin besar. Komitmen PGN adalah menyediakan energi baik gas bumi untuk rumah tangga dan para pelaku usaha dari berbagai sektor industri," jelas Rachmat Hutama usai RUPSLB PGN di Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi, program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun diantaranya; membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen.

Melalui sinergi dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan entitas anak usahanya, PGN saat ini telah menjadi salah satu perusahaan energi gas bumi terbesar di ASEAN. Melalui upaya pemenuhan pasokan gas berbagai sumber dan dukungan infrastruktur yang akan dibangun, PGN berharap dapat menjadi perusahaan energi kelas dunia yang mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara efisien.

"Strategi PGN ini sejalan dengan program pembangunan pemerintah dengan membangun berbagai infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas tapi sebagai bagian dari alat produksi yang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional," jelas Rachmat.

Rachmat menambahkan, sampai semester I 2019 PGN telah menyalurkan gas bumi sebesar 2.938 BBTUD. Rinciannya, volume gas distribusi sebesar 932 BBTUD, dan volume transmisi gas bumi sebesar 2.006 BBTUD. PGN mjelayani lebih dari 350.000 pelanggan dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 km, termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km.

"Infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dengan risiko pasokan dan pasar yang belum terjamin. Namun risiko itu diambil PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi agar ketahanan energi nasional semakin kokoh," tambah Rahmat.

Dalam RUPSLB hari ini pemegang saham memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

Memberhentikan pengurus Perseroan sebagai berikut :

Komisaris : Mohamad Ikhsan

Direktur Keuangan : Said Reza Pahlevy

Direktur Komersial : Danny Praditya

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Dilo Seno Widagdo

Mengangkat pengurus Perseroan sebagai berikut :

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto

Direktur Keuangan : Arie Nobelta Kaban

Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo

Komisaris Independen : Christian H. Siboro

Dengan demikian berikut susunan Komisaris dan Direksi PGN yang baru :

Susunan Direksi

Direktur Utama : Gigih Prakoso Soewarto

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Syahrial Mukhtar

Direktur SDM dan Umum : Desima E. Siahaan

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto

Direktur Keuangan : Arie Nobelta Kaban

Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo

Susunan Komisaris

Komisaris Utama : IGN Wiratmaja PujaKomisaris : Luky Alfirman

Komisaris : Mas’ud Khamid

Komisaris Independen : Paiman Rahardjo

Komisaris Independen : Kiswodarmawan

Komisaris Independen : Christian H. Siboro

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Cerita Berbagai Kemudahan dengan Adanya Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran akan mengubah perilaku masyarakat. Sebab, dengan konektivitas yang mudah masyarakat kini bisa bebas berpergian.

"Pembangunan infrastruktur pasti akan mengubah perilaku kita semua," kata Basuki di Kantornya, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Basuki mencontohkan, sekarang ini banyak dari masyarakat Malang yang ingin makan pecel Madiun langsung datang ke Madiun. Setelahnya, warga tersebut dapat kembali lagi ke rumahnya.

"Sekarang banyak yang dari Malang kalau ingin makan pecel Madiun. Ayo rek sarapan ke Madiun, bisa," imbuhnya.

Senada dengan Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkkan perubahan perilaku tersebut dengan kasus di daerah lain.

"Ini mendorong perubahan tingkah laku. Saudara-saudara saya yang di Semarang mengatakan, mereka bisa makan siang di Solo, kemudian kembali lagi," urainya.

Sri Mulyani mengatakan hal ini bisa dilakukan karena mobilitas menjadi lebih mudah lantaran konektivitas di Pulau Jawa dari barat ke timur, dari utara ke selatan kian tersambung.

"Jadi mobilitas antara kota bisa sambung-menyambung menjadi satu," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More