Usai Gempa Banten, PUPR: Belum Ada Kerusakan Infrastruktur

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melaporkan belum ada kerusakan yang berarti terhadap kondisi sejumlah infrastruktur pemerintah usai terjadinya gempa Banten. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 arah barat daya Sumur, Pandeglang, Banten terjadi pada Jumat malam, 2 Agustus pukul 19.03 WIB.
"Kami sudah di lapangan sejak tadi malam, dan komunikasi sampai pagi ini, saat monitoring jam 9 pagi belum ada kerusakan infrastruktur. Dan mudah-mudahan tidak ada," kata Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga kepada Tempo ketika dihubungi, di Jakarta, Sabtu 3 Agustus 2019.
Danis menjelaskan, laporan mengenai kerusakan terjadi pada sebanyak 7 rumah di daerah Pandeglang, Jawa Barat. Kerusakan tersebut dilaporkan belum bertambah hingga kegiatan monitoring atau pengawasan di lapangan. Kendati demikian, laporan kerusakan infrastruktur yang lebih berat belum ada hingga saat ini.
Menurut Danis, sejumlah tim dari Kementerian PUPR telah diturunkan tidak hanya untuk melakukan pengawasan terhadap infrastruktur perumahan. Namun, juga tim tersebut juga melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap infrastruktur seperti jalan dan sejumlah pembangunan bendungan yang tengah dilakukan.
Danis juga menuturkan, sampai sejauh ini belum ada permintaan bantuan dari pemerintah daerah terhadap pembangunan yang bersifat darurat kepada Kementerian. Meski demikian, Kementerian telah menyiagakan sejumlah permintaan darurat yang mungkin diperlukan saat kondisi bencana.
Kementerian PUPR, kata Dani, juga terus berkomunikasi dengan Bupati Pandeglang, Banten Irna Narulita terkait bencana ini. "Kami udah siap sebenarnya, kalau Cipta Karya misalnya ada pengungsian kami bantu, air bersih itu udah siap, tapi ini belum ada permintaan atau apa," kata Danis.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Bank Dunia Klarifikasi Laporan tentang Infrastruktur RI

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Dunia memberikan klarifikasi terkait beredarnya laporan institusi tersebut di sejumlah media sosial beberapa waktu lalu. Laporan bertajuk proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur di Indonesia itu menjelaskan beberapa hal, salah satunya yaitu biaya untuk infrastruktur di Indonesia yang dinilai belum memberikan hasil yang baik.
Senior Communications Officer dari Bank Dunia di Jakarta, Lestari Boediono, menjelaskan bahwa laporan tersebut adalah dokumen internal Bank Dunia. "Ada kesalahan administrasi di pihak kami saat meng-upload dokumen tersebut di situs kami pada Juni 2018," kata dia saat diminta konfirmasi di Jakarta, Rabu, 2 Januari 2018.
Laporan itu sebenarnya selesai ditulis pada tahun 2014, sebelum Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014. Laporan itu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur di tahun tersebut. Tapi, kini laporan itu sudah tak berlaku lagi. "Laporan ini sudah outdated (kedaluwarsa) dan obselete (usang)."
Pihak Bank Dunia juga menjelaskan bahwa laporan ini tak bisa digunakan lagi karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan pemerintah sejak laporan ini selesai ditulis. Termasuk, beberapa regulasi baru yang diterbitkan pemerintah, juga belum dimasukkan dalam laporan ini.
Dari laporan klarifikasi Bank Dunia, juga disebutkan bahwa cukup banyak analisis terkini yang mencerminkan perkembangan yang substansial dalam pembangunan infrastruktur. Analisis ini termasuk dalam kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.
Meski demikian, Lestari tidak merinci lebih lanjut berapa lama suatu laporan dari Bank Dunia dinilai telah kedaluwarsa atau tak lagi bisa digunakan. Ia belum mendapatkan informasi dari team teknis Bank Dunia soal kapan laporan terbaru akan diterbitkan. "Nanti kalau sudah ada, akan saya infokan," ujarnya.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Ridwan Kamil: Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Daerah

INFO JABAR — Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Emil, melakukan grounbreaking pembangunan dua fly over di Bandung, Selasa, 3 September 2019. Kedua fly over tersebut masing-masing berada di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi, Bandung.
Selain itu, Ridwan Kamil juga menandatangani prasasti peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fly over di salah satu ruas jalan di Kota Sukabumi.
Usai acara, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan fly over merupakan salah satu cara Pemprov Jabar memfasilitasi kebutuhan infrastruktur transportasi di daerah perkotaan.
"Kami  bersikap adil terhadap semua kota dan kabupaten, yang sifatnya kota cenderung kebutuhannya adalah infrastruktur lalu lintas. Kalau kabupaten kebutuhan infrastrukturnya rata-rata pertanian, perikanan, penataan pariwisata daerah," kata Emil.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan daerah, Kota Bandung butuhnya apa kita yang menyesuaikan," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Oded M Danial, mengungkapkan rasa bahagianya atas pembangunan dua fly over di Kota Bandung. "Karena APBD Kota Bandung tidak akan mampu kalau membangun infrastruktur-infrastruktur besar," katanya.
Pembangunan fly over Jalan Jakarta dan Jalan Laswi dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dibangun pada tahun ini, sedangkan tahap kedua akan dibangun pada 2020. Pembangunan tahap pertama fly over Jalan Laswi, sepanjang 520 meter menelan anggaran Rp 35,9 miliar, sementara untuk fly over Jalan Jakarta, sepanjang 500 meter, menelan anggaran Rp 42 miliar.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Proyek Infrastruktur Rp 276,4 Triliun Ditargetkan Rampung di 2019

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menargetkan dapat menyelesaikan 30 Proyek Strategis Nasional senilai Rp 276,4 triliun pada kuartal ketiga tahun ini. "Kenapa triwulan III 2019? karena itu merupakan akhir dari masa pemerintahan sekarang," ujar Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo, di Yogyakarta, Ahad, 20 Januari 2019.
Wahyu menjelaskan, 30 proyek tersebut terdiri dari 4 bendungan, 1 smelter, 6 kawasan industri, 6 jalan, 2 kereta api, 3 bandara, 2 palapa ring, 5 kawasan ekonomi khusus, dan satu kampus.  Bbeberapa proyek dengan nilai investasi cukup besar antara lain Kawasan Industri Morowali Rp 105 triliun, Kawasan Industri Konawe Rp 67,5 triliun, Smelter Buli Rp 19,7 triliun Kawasan Industri Tanggamus Rp 17,5 triliun, dan Cikampek 2 Elevated Rp 16,2 triliun.
Selain itu ada juga proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan Rp 9,9 triliun, Palapa Ring KPBU Rp 7,7 triliun, Kawasan Ekonomi Khusus Morotai Rp 6,8 triliun dan Kawasan Industri Ketapang Rp 6 triliun, Bandara Kertajati Rp 3,42 triliun, KEK MBTK senilai Rp 2,6 triliun, KEK Sorong Rp 2,4 triliun, dan lain-lain.
Selain menargetkan 30 proyek selesai, kata Wahyu, pada akhir triwulan III tahun 2019 ini juga diharapkan terdapat 7 PSN senilai Rp 109,2 triliun yang telah masuk dalam tahap transaksi. Ada juga 15 PSN senilai Rp 264,7 triliun juga diharapkan sudah masuk tahap penyiapan.
Secara rinci, ketujuh PSN tahap transaksi itu yakni Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim senilai Rp 2,2 triliun, Sistem Pengelolaan Limbah Jakarta Rp 69,6 triliun, Jalan Tol Yogyakarta-Solo Rp 16 triliun dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Rp 12,2 triliun, Bendungan Mbay NTT senilai Rp 550 miliar, SPAM Jatiluhur Rp 1,92 triliun, dan Satelit Multifungsi Rp 6,92 triliun.
Untuk 15 PSN yang diperkirakan belum bisa mencapai tahap transaksi atau masih tahap penyiapan itu antara lain, Kereta Api cepat Jakarta-Surabaya, Kawasan Industri Bintuni, Kawasan Industri Tanah Kuning, KEK Tanjung Api-api, Bendungan Matenggeng, SPAM Jatigede, Pelabuhan Sorong Seget, dan lain sebagainya.
Belasan PSN tersebut, menurut Wahyu, masih terkendala sejumlah persoalan, seperti antara lain ada yang terkait jaminan atas risiko politik, penetapan skema pembiayaan, belum adanya teknologi yang digunakan, penolakan masyarakat dan belum adanya izin prinsip.
Kendati demikian, pihaknya berharap bahwa target 30 PSN yang dapat diselesaikan pada triwulan III/2019 tersebut dapat terealisasi dengan baik, sehingga mampu menambah jumlah PSN yang berhasil diselesaikan, mulai dari awal lahirnya PSN.
Wahyu menerangkan bahwa secara keseluruhan, KPPIP mencatat terdapat sebanyak 62 PSN yang telah diselesaikan selama periode 2016-2018 dengan total investasi diperkirakan mencapai sebesar Rp 320 triliun. "Pada 2016 ada sebanyak 20 PSN yang selesai senilai Rp33,3 triliun, pada 2017 ada 10 PSN senilai Rp 61,4 triliun, dan khusus 2018 sebanyak 32 PSN telah selesai dengan investasi kisaran Rp 225,2 triliun," ujarnya.
Bila target 30 PSN pada triwulan III/2019 dapat terealisasi dengan baik, maka sepanjang periode 2016-triwulan III/2019 akan terdapat sebanyak 92 proyek dari 223 proyek yang tercantum dalam PSN. "Total investasinya, untuk keseluruhannya itu bisa mencapai hampir mencapai di kisaran Rp 600 triliun," kata Wahyu.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Kubu Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur era Jokowi Modal Dengkul

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara, menilai pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak efisien. Ia mencontohkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang yang menurutnya justru membebani keuangan negara.
"Sampai hari ini, pemasukan dari LRT Palembang tidak memenuhi target. Pemerintah harus keluarkan biaya Rp 10 miliar per bulan untuk operasional, sementara pemasukan hanya Rp 1 miliar. Ada selisih Rp 9 miliar yang harus disubsidi dan ini mau sampai kapan," kata Suhendra di media center BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2019.
Suhendra pun mempertanyakan fungsi dari pembangunan LRT di Palembang dalam kaitannya dengan Asian Games 2018. Menurut dia, prioritas Asian Games adalah venue-venue perlombaan. "Tapi saat itu seolah-olah LRT yang menjadi proyek utama yang mensukseskan Asian Games di Palembang," tutur dia.
Selain itu, Suhendra menuturkan penugasan pemerintah menggarap proyek infrastruktur yang menurutnya terkesan ambisius dan kejar tayang itu membawa pilu bagi BUMN konstruksi. Staf khusus menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini mencatat setidaknya ada empat BUMN konstruksi yang saat ini terbebani utang lantaran menggarap proyek infrastruktur pemerintah.
"Ini adalah buntut kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang. Ini seolah-olah 'anda selesaikan ini, pokoknya saya enggak mau tahu', sehingga BUMN-BUMN ini berhutang dan menanggung risiko keuangan," kata Suhendra.
Sementara itu, pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak efisien dan dibiayai utang menunjukkan betapa pemerintah membangun untuk kepentingan asing.
"Pembangunan infrastruktur pemerintah ini modal dengkul. Ekonomi Indonesia sebenarnya mengalami double defisit, secara makro tidak bisa saving, artinya tidak bisa bangun infrastruktur. Jadi ketika ada suatu kejadian pembangunan di negara ini maka itu mudah terjemahkan, itu bukan punya kita, itu hasil utang," kata Salamuddin.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Biznet Berinovasi Menjadi Perusahaan Infrastruktur Digital Terintegrasi

INFO TEKNO— Merayakan hari jadi perusahaan yang ke-19, Biznet semakin mantap menjadi perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia. Sebagai perusahaan teknologi dalam negeri yang terus berkembang, Biznet berkomitmen untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi digital yang terintegrasi. Biznet menghadirkan layanan Internet yang berkualitas, layanan Cable TV berdefinisi high definition (HD) yang akan ditingkatkan menjadi layanan IPTV, serta layanan Data Center dan Cloud Computing kelas dunia melalui layanan Biznet Gio Cloud.
Dengan didukung oleh infrastruktur modern dan jaringan The New Biznet Fiber, Biznet kini dapat menyediakan solusi teknologi terbaik dengan kapasitas bandwidth yang jauh lebih besar untuk mendukung gaya hidup digital masyarakat saat ini.
President Director Biznet, Adi Kusma, mengatakan perkembangan teknologi dan gaya hidup digital yang semakin pesat menuntut terus update dengan tren teknologi yang ada. Sebagai perusahaan teknologi, kami ingin hadir menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan teknologi digital yang dapat mendukung berbagai kegiatan mereka.
“Tidak hanya mengembangkan layanan, kami juga terus memperluas cakupan area layanan kami di lebih banyak kota di Indonesia, sehingga lebih banyak orang dapat memiliki akses Internet dan layanan teknologi digital berkualitas," ujarnya.
Saat ini jaringan Fiber Optic Biznet telah mencapai lebih dari 33,000 kilometer yang tersebar di lebih dari 110 kota di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Batam. Di akhir tahun 2019 ini jaringan Biznet juga akan resmi hadir di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, menyapa masyarakat yang ada di Kota Pontianak dan Manado, yang akan diikuti oleh kota-kota lainnya.
Saat ini Biznet menghadirkan layanan Internet super cepat untuk segmen bisnis skala besar, menengah dan kecil, serta layanan internet untuk segmen perumahan dan apartemen yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Layanan Biznet Dedicated Internet, yang merupakan layanan Internet dedicated untuk perusahaan berskala besar atau korporasi, yang menawarkan paket layanan Internet mulai dari 30 Mbps dengan harga Rp 6 juta per bulan. Layanan Internet ini memiliki koneksi 24 jam ke Global Internet dengan alokasi bandwidth dedicated (1:1), memastikan performa jaringan selalu berada dalam kondisi terbaik setiap saat.
Layanan Biznet Metronet, yaitu layanan Internet untuk segmen UKM atau start up, yang menawarkan beberapa paket layanan mulai dari 50 Mbps dengan harga Rp 1 juta per bulan.
Layanan Biznet Home, yaitu layanan Internet untuk segmen perumahan/apartemen yang ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 300 ribu per bulan, yang tidak hanya memberikan pilihan paket layanan Internet saja, namun juga layanan Internet + Cable TV berkualitas high definition, untuk memberikan tayangan dan hiburan berkualitas bagi keluarga. Kedepannya, layanan Biznet Cable TV akan ditingkatkan menjadi layanan Biznet IPTV.
Selain jaringan, data center dapat dilihat sebagai salah satu kunci dari parameter bisnis, dan bukan hanya sebagai fasilitas eksternal yang menyimpan informasi maupun model operasi bisnis saja. Oleh karena itu, Biznet terus mengembangkan layanan Biznet Data Center yang saat ini telah beroperasi di tiga lokasi, yaitu di Jakarta MidPlaza, Biznet Technovillage – Cimanggis, Jawa Barat, dan di Bali Jimbaran.
Tahun 2020 mendatang Biznet juga akan meresmikan data center ke-4 yaitu Biznet Technocenter Jefferson yang berlokasi di Yogyakarta. Biznet Technovillage sendiri selain menjadi lokasi salah satu Data Center Biznet, namun juga merupakan fasilitas terintegrasi yang mencakup Grade A Office Space.
Berlokasi 35 kilometer dari pusat bisnis di Jakarta, dibangun dengan konsep ramah lingkungan, serta menggunakan beberapa teknologi green building untuk mengurangi limbah. Biznet Technovillage menjadi lokasi data center yang lengkap dengan fasilitas modern dan terbaik di Indonesia.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

PUPR Anggarkan Rp 273 Miliar Bangun Infrastruktur di Morotai

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pada tahun ini menganggarkan Rp 273,86 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan di ruas jalan lingkar Morotai sepanjang 201,89 kilometer. Anggaran ini untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi wisata di pulau tersebut.
"Pulau Morotai sebagai salah satu pulau terluar dan terdepan di wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi kekayaan alam bahari dan budaya, dengan sejumlah obyek wisata yang ditawarkan seperti Pantai Dodola, Pulau Zumzum, dan Museum Trikora," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
Menurut dia, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan wisatawan menuju lokasi-lokasi wisata di Pulau Morotai.
“Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan wisata,” kata Basuki.
Penanganan Ruas Jalan Lingkar Morotai yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga terbagi dalam beberapa pekerjaan, di antaranya pembangunan jalan baru ruas Sofi-Wayabula sepanjang 6 kilometer dengan biaya sebesar Rp 32 miliar.
Peningkatan jaringan jalan berupa pekerjaan preservasi di 7 titik ruas batas kota Daruba - Daeo/Sangowo - Bere Bere - Sofi - Daruba – Wayabula sepanjang 195,29 kilometer dengan biaya Rp 10,43 miliar.
Pembangunan dan penggantian 6 titik jembatan dengan biaya sebesar Rp 231,43 miliar yang terdiri dari ruas Bere Bere – Sofi sepanjang 152 meter dan 7 meter, jembatan Sofi-Wayabula 1 sepanjang 125,80 meter, Sofi-Wayabula 2 sepanjang 100 meter, Sofi-Wayabula 3 sepanjang 87 meter, dan Sofi-Wayabula 4 sepanjang 125 meter.
Dari total panjang ruas Jalan Lingkar Morotai 201,89 kilometer, hingga 14 Oktober 2019 progress fisik penanganannya mencapai 46,95 persen atau sepanjang 94,79 kilometer.
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR pada 2015-2018 telah menganggarkan Rp 787,8 miliar untuk mendukung peningkatan konektivitas KSPN Pulau Morotai.
Hingga pertengahan 2019, dari 10 ruas jalan nasional di Pulau Morotai sepanjang 184,34 kilometer kondisinya 95,7 persen persen mantap, sedangkan untuk jalan non-nasional sepanjang 79,4 kemantapannya 45,7 persen.
Ketersediaan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas guna mempercepat waktu tempuh dan mengurangi biaya transportasi yang berpengaruh terhadap biaya logistik.
Dengan demikian, Pulau Morotai yang telah ditetapkan satu dari 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain KSPN, Pulau Morotai dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan Bandara Pitu, Pelabuhan Daruba, dan Pelabuhan Wayabula. Tersambungnya jalan dari wilayah Wayabula-Sofi akan mendukung terwujudnya Pulau Morotai sebagai pintu gerbang perdagangan di Indonesia atau pusat logistik di wilayah perbatasan.
Hal ini akan memberikan peluang besar Pulau Morotai sebagai sentra kegiatan perdagangan kawasan pasifik dan pusat ekonomi di Indonesia bagian Timur di masa depan.
Sumber:Tempo.co
Share:
Read More

Recent Posts