Indonesia Bakal Bantu Madagaskar Bangun Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Dalam kunjungan kerjanya ke Madagaskar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno melakukan pertemuan dengan Presiden Madagaskar Andry Rajoelani di Antananarivo, Madagaskar, Selasa (17/9/2019). Menteri Rini komitmen untuk mendorong BUMN membantu Madagaskar dalam pembangunan infrastruktur.

Menteri Rini mengatakan, kunjungan kerja ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dalam membantu pembangunan infrastruktur negara-negara Afrika, salah satunya Madagaskar. Menurutnya, Madagaskar adalah saudara yang paling dekat Indonesia.

“Indonesia telah menerbitkan buku baru tentang saudara-saudara di Afrika, dan Madagaskar Insya Allah akan menjadi halaman pertamanya. Karena Madagaskar tidak saja secara geografik paling dekat, tapi juga secara pertalian darah masih bersaudara” ujar Menteri Rini.

Lebih lanjut, Menteri Rini menegaskan Madagaskar tidak perlu ragu bekerjasama dengan Indonesia. Selain Indonesia siap membantu dan sudah memiliki baik pengalaman maupun keahlian yang dibutuhkan Madagaskar untuk membangun negaranya, Indonesia juga tidak menuntut apa-apa kecuali kondisi kerjasama yang terbuka dan adil saling menguntungkan. Sehingga hasil-hasil konkrit dapat segera diwujudkan.

“Indonesia menjanjikan manfaat kerjasama yang sangat menguntungkan. Kami ingin maju bersama, utamanya dengan Madagaskar menuju kepada suatu masa depan bersama yang lebih baik dalam semangat persaudaraan dan solidaritas antar negara berkembang,” katanya.

Kerja Sama di Bidang Industri

Menteri BUMN Rini Soemarno memberi paparan saat konferensi pers pembukaan Indonesia Investment Forum 2018 di Bali, Selasa (9/10). Acara ini diinisiasi BI, Kementerian BUMN, Kemenkeu, dan OJK serta diorganisir oleh Bank Mandiri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain bertemu dengan Presiden Madagaskar, Menteri Rini juga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Kerajinan Madagaskar Lantosoa Rakotomalala.

Pertemuan ini membahas peluang kerjasama di bidang industri, termasuk penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan pengembangan industri kecil kerakyatan atau handycraft.

“Untuk alsintan akan digarap PT Barata Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero). Kami menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar BUMN bisa menjadi pemain di dunia internasional dan langsung mendobrak Afrika,” jelas Menteri Rini.

Menteri Rini menambahkan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk juga akan mendalami rencana kerjasama pengelolaan dan pembangunan bandara di Madagaskar. Selain Madagaskar, BUMN secara sinergi mulai membuka peluang di Tanzania.

“Presiden Andry pun senang dengan adanya kerjasama dan investasi dari BUMN Tanah Air. 

BUMN sudah mulai beroperasi di Aljazair, Nigeria, Niger dan ekspor pesawat ke Senegal,” pungkasnya.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Pembangunan Infrastruktur di Daerah Masih Bergantung dari APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah daerah yang sebenarnya mampu membangun infrastruktur tanpa tanpa harus menunggu kucuran APBN. 

Sayangnya tidak semua daerah yang mampu itu mau mencari pendanaan selain dari APBN.

"Saat ini kami melihat rasio pemerintah daerah yang mampu dan mau melakukan pinjaman ke PT SMI hanya 16 persen dari Pemda-pemda yang sebetulnya mereka eligible atau bisa," kata dia, dalam 'Orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024, di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).

Dia mengatakan saat ini ada berbagai jenis pendanaan yang bisa diakses daerah. Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, misalnya melalui skema KPBU dan pinjaman dari PT SMI.

Hanya opsi-opsi tersebut belum banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Meskipun memiliki dari sisi APBD. "Jadi artinya pemerintah daerah itu lebih baik menunggu tidak usah bangun daripada dia harus pinjam ke PT SMI untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Kita tunggu saja sampai nanti APBN, mungkin kasih," ujar dia.

"Dan tampaknya lebih giat melobi ke DPR, DPD, dan Kementerian Keuangan daripada mencari solusi dimana daerah tersebut sebetulnya memiliki kapasitas untuk bisa membangun melalui mekanisme KPBU atau pinjaman yang bisa dicicil kembali oleh APBD-nya karena APBD-nya sebetulnya memiliki kapasitas," imbuhnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah akan terus memperbaiki penguatan regulasi. "Dan tentu kita akan mendukung perbaikan kualitas SDM di daerah," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Jokowi: APBN 2020 Fokus pada Kualitas SDM

Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dan Mensesneg Pratikno usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). (Liputan6.com/HO/Kurniawan)

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tema kebijakan APBN pada tahun anggaran 2020 akan berpusat pada Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus pengembangan SDM terutama demi modal ekonomi berbasis digital.

Jokowi menjelaskan tidak ingin agar bonus demografi yang terjadi di Indonesia menjadi sia-sia. Pasalnya, Indonesia sudah memasuki tahun-tahun penting untuk menjadi negara maju, yakni 2020-2024. 

"Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,' ujar Presiden Jokowi pada pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Jokowi juga memilih menunjang SDM ketika melihat ekonomi-ekonomi negara lain sedang melambat karena percaya SDM bisa menjadi pembuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut Indonesia harus bisa menemukan peluang di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Pemerintah pun berjanji bahwa anggaran akan ada untuk berbagai program pembangunan SDM. Itu diharapkan meningkatkan kemampuan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih muda agar bisa bersaing di tingkat global.

"Berbagai program SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," ujar Jokowi.

Pada pidato pagi ini pun Presiden Jokowi sempat membahas SDM. Ia ingin SDM Indonesia menjadi penopang ekonomi negara ketimbang Sumber Daya Alam (SDA), sekaligus menjadi SDM yang berideologi Pancasila.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Bertemu Pejabat China, Jokowi Bahas Isu Kerja Sama Ekonomi hingga Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan penasihat hubungan luar negeri Presiden RRT/Anggota Komisi Urusan Luar Negeri RRT, Y.M Song Tao, didampingi Direktur Jenderal, Biro I IDCPC, Mme Sun Haiya, Duta Besar RRT untuk RI Y.M Xiao Qian.

Selain itu ia juga bertemu dengan Direktur Biro I IDIPC Xumin, Sekretaris Pertama, dan General Office IDCPC, Sekretaris Pertama, Du Shengping, serta Deputy Division Chef of the Chinese Embasy, Zang Liang di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Luar negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir menjelaskan mereka membahas beberapa hal. Salah satunya terkait kerja sama dalam bidang ekonomi.

"Untuk investasi bapak presiden menyampaikan harapan, Tiongkok juga melihat peluang kerja sama melakukan produksi yang bisa berorientasi ekspor. Jadi secara bersama-sama kerja sama investasi untuk orientasi ekspor. Baik itu ke Afrika mungkin ke Timur Tengah bahkan ke Amerika," kata Fachir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Kerja Sama Bidang Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan tengah) dan jajaran menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/8). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Terkait investasi, Jokowi berharap ada kerja sama yang baik dalam bidang infrastruktur. Temasuk kata dia, sinergi dalam bidang maritim.

"Secara khusus Presiden berharap mudah-mudahan kerja sama bidang perdagangan ini bisa mengurangi dampak dari defisit indonesia dengan Tiongkok," kata Fachir.

Sebelumnya Penasihat hubungan luar negeri Presiden RRT/Anggota Komisi Urusan Luar Negeri RRT, Y.M Song Tao menyambut dengan baik dalam pertemuan kedua kali ini. Dia mengatakan beberapa tahun ini Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang baik.

"Masyarakat sangat stabil dan kehidupan rakyat semakin ditingkatkan.Semua berkat prestasi dan kemajuan yang dicatat oleh Indonesia berkat kepemimpinan presiden Jokowi," ungkap Song Tao.

Dia juga mendengar progres tol trans jawa hampir rampung. Dan masalah listrik yang belum terselesaikan. Tidak hanya itu dia mengucapkan selamat kepada Jokowi lantaran terpilih kembali jadi presiden.

"Dan sekarang saya mendengar bahwa tol Trans Jawa yang pertama akan rampung dan ada masalah listrik yang belum terselesaikan," lanjut Song Tao.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

PGN Percepat Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Hal itu akan diwujudkan PGN melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi yang mampu menjangkau semua segmen pasar.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama menjelaskan, sebagai subholding gas, PGN akan mengambil peran di depan dalam program percepatan dan transformasi energi dari minyak bumi ke gas bumi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari perwujudan bauran energi gas bumi sebesar 22% pada 2025 dan 24% pada 2050.

"Bertambahnya populasi, meningkatnya aktivitas ekonomi, dan perubahan gaya hidup ke green energy akan mendorong kebutuhan gas bumi akan semakin besar. Komitmen PGN adalah menyediakan energi baik gas bumi untuk rumah tangga dan para pelaku usaha dari berbagai sektor industri," jelas Rachmat Hutama usai RUPSLB PGN di Jakarta, Jumat (30/8).

Dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi, program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun diantaranya; membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 5 FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen.

Melalui sinergi dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) dan entitas anak usahanya, PGN saat ini telah menjadi salah satu perusahaan energi gas bumi terbesar di ASEAN. Melalui upaya pemenuhan pasokan gas berbagai sumber dan dukungan infrastruktur yang akan dibangun, PGN berharap dapat menjadi perusahaan energi kelas dunia yang mampu memenuhi kebutuhan energi dalam negeri secara efisien.

"Strategi PGN ini sejalan dengan program pembangunan pemerintah dengan membangun berbagai infrastruktur untuk membuka akses daerah dan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas tapi sebagai bagian dari alat produksi yang akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi ekonomi nasional," jelas Rachmat.

Rachmat menambahkan, sampai semester I 2019 PGN telah menyalurkan gas bumi sebesar 2.938 BBTUD. Rinciannya, volume gas distribusi sebesar 932 BBTUD, dan volume transmisi gas bumi sebesar 2.006 BBTUD. PGN mjelayani lebih dari 350.000 pelanggan dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi sepanjang lebih dari 10.000 km, termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km.

"Infrastruktur gas bumi merupakan investasi jangka panjang dengan risiko pasokan dan pasar yang belum terjamin. Namun risiko itu diambil PGN sebagai pionir pemanfaatan gas bumi agar ketahanan energi nasional semakin kokoh," tambah Rahmat.

Dalam RUPSLB hari ini pemegang saham memutuskan beberapa hal sebagai berikut :

Memberhentikan pengurus Perseroan sebagai berikut :

Komisaris : Mohamad Ikhsan

Direktur Keuangan : Said Reza Pahlevy

Direktur Komersial : Danny Praditya

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Dilo Seno Widagdo

Mengangkat pengurus Perseroan sebagai berikut :

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto

Direktur Keuangan : Arie Nobelta Kaban

Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo

Komisaris Independen : Christian H. Siboro

Dengan demikian berikut susunan Komisaris dan Direksi PGN yang baru :

Susunan Direksi

Direktur Utama : Gigih Prakoso Soewarto

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis : Syahrial Mukhtar

Direktur SDM dan Umum : Desima E. Siahaan

Direktur Infrastruktur dan Teknologi : Redy Ferryanto

Direktur Keuangan : Arie Nobelta Kaban

Direktur Komersial : Dilo Seno Widagdo

Susunan Komisaris

Komisaris Utama : IGN Wiratmaja PujaKomisaris : Luky Alfirman

Komisaris : Mas’ud Khamid

Komisaris Independen : Paiman Rahardjo

Komisaris Independen : Kiswodarmawan

Komisaris Independen : Christian H. Siboro

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Cerita Berbagai Kemudahan dengan Adanya Pembangunan Infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur secara besar-besaran akan mengubah perilaku masyarakat. Sebab, dengan konektivitas yang mudah masyarakat kini bisa bebas berpergian.

"Pembangunan infrastruktur pasti akan mengubah perilaku kita semua," kata Basuki di Kantornya, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Basuki mencontohkan, sekarang ini banyak dari masyarakat Malang yang ingin makan pecel Madiun langsung datang ke Madiun. Setelahnya, warga tersebut dapat kembali lagi ke rumahnya.

"Sekarang banyak yang dari Malang kalau ingin makan pecel Madiun. Ayo rek sarapan ke Madiun, bisa," imbuhnya.

Senada dengan Basuki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkkan perubahan perilaku tersebut dengan kasus di daerah lain.

"Ini mendorong perubahan tingkah laku. Saudara-saudara saya yang di Semarang mengatakan, mereka bisa makan siang di Solo, kemudian kembali lagi," urainya.

Sri Mulyani mengatakan hal ini bisa dilakukan karena mobilitas menjadi lebih mudah lantaran konektivitas di Pulau Jawa dari barat ke timur, dari utara ke selatan kian tersambung.

"Jadi mobilitas antara kota bisa sambung-menyambung menjadi satu," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Pengembangan Infrastruktur Gas Terhambat Besarnya Biaya Investasi

Liputan6.com, Jakarta - Target pemerintah untuk menaikkan bauran energi gas bumi hingga 22 persen di 2025 dinilai bakal sulit terwujud. Hal itu terjadi jika  pembangunan infrastruktur gas tidak dilakukan secara masif, dengan mengoptimalkan sentra-sentra industri baru yang bermunculan di berbagai daerah.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi mengatakan, tantangan pembangunan infrastruktur gas bumi juga bukan perkara mudah. Di tengah ketidakpastian pasokan gas di pasar, biaya investasi pembangunan infrastruktur gas sangat besar dan kembalinya biaya investasi dalam jangka panjang, dan risiko bisnisnya juga tinggi.

Inilah yang membuat hanya badan usaha yang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan gas bumi yang berani mengambil risiko membangun infrastruktur.

"Dengan beban biaya dan risiko yang besar, akan sulit bagi badan usaha manapun untuk membangun berbagai infrastruktur gas yang mampu menjangkau banyak daerah. Bisnis infrastruktur gas tidak seperti jalan tol yang tarifnya bisa dievaluasi secara periodik," ujar Fahmy melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Menurut Fahmy selama ini struktur harga gas bumi sebanyak 70 persen untuk biaya hulu. Karena itu jika harga gas terlalu rendah akan sulit bagi siapapun untuk mengembangkan infrastruktur.

Fahmy kemudian mencontohkan menurunnya investasi di sektor infrastruktur gas bumi akibat tata kelola gas yang kurang baik. Data menunjukkan bahwa investasi infrastruktur gas tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar USD 258,142 juta. Sementara tahun lalu nilai investasi di infrastruktur gas hanya USD 58,885 juta.

"Perbaikan tata kelola dengan memangkas trader gas dan mengalihkan alokasi gas bumi kepada badan usaha yang mengembangkan infastruktur sangat positif bagi industri gas bumi. Namun jika harga gas dipangkas, investasi di infrastruktur akan tetap sulit," ujarnya.

Impor Gas Meningkat

Perusahaan-perusahaan hulu migas sering dianggap hanya berperan menyediakan pasokan energi dan menghasilkan penerimaan negara

Menurut Fahmy, di tengah meningkatnya impor migas, yang membuat defisit neraca perdagangan migas naik, optimalisasi gas bumi dalam kebijakan bauran energi sangat tepat. Jumlah cadangan terbukti gas bumi saat ini mencapai 108,1 trillion cubic feet (Tcf), terbesar nomor 14 di dunia. Dari sisi lingkungan, gas bumi adalah energi yang lebih bersih dibanding minyak bumi dan batubara.

"Harga hulu gas bumi lebih kompetitif, sekitar hampir seper-sepuluh dari harga minyak bumi. Fakta dan data tersebut telah menjadikan gas bumi semakin penting dalam kebijakan energi nasional," ungkapnya.

Mengingat peran strategisnya itu, pemenuhan permintaan gas bumi secara berkelanjutan dan pasokan secara aman (security of supply) menjadi salah satu faktor penting yang harus diprioritaskan. Dan ini hanya bisa dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur gas bumi.

Fahmy menjelaskan, penyediaan infrastruktur terintegrasi hingga mencapai kematangan, yang dapat menjangkau dan menghubungkan dari sumber-sumber gas bumi ke seluruh pelanggan, akan mendorong industri gas bumi semakin efisien. Jika hal itu terbentuk maka akan dapat meningkatkan daya saing harga jual gas bumi kepada konsumen.

"Kalau penurunan investasi pengembangan infrastruktur terus berlanjut, akan menyebabkan iklim industri gas bumi menjadi inefisien. Jika pengembangan infrastruktur gas mandeg otomatis gas produksi dalam negeri tidak dapat dioptimalkan untuk pasar domestik," jelas Fahmy.

Fahmy juga menjelaskan bahwa akses terhadap gas bumi seharusnya menjadi hak semua industri di Indonesia, bukan hanya yang eksisting. "Saya pikir kita juga harus fair ke mereka yang belum mendapatkan akses ke gas, mereka kan bagian dari Indonesia juga. Kalau harga gas hilir tidak ekonomis, investasi infrastruktur gas bumi untuk menjangkau mereka pun tidak akan pernah terealisasi".

Dari data SKK realisasi pemanfaatan gas bumi dibandingkan kontrak per April 2019, sektor industri dari kontrak sebesar 1900 BBTUD, realisasi pemanfaatannya hanya 1500 BBTUD. Begitu juga di sektor kelistrikan dari kontrak 1200 BBTUD hanya 755 BBTUD yang terealisasi. Salah satunya karena kurangnya infrastruktur yang belum optimal menjangkau pasar termasuk industri.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More

Anggaran Infrastruktur Naik jadi Rp 419,2 Triliun di 2020

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa jumlah anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 mencapai Rp 419,2 triliun. Angka tersebut naik 4,9 persen dari alokasi anggaran infrastruktur 2019 sebesar Rp 399,7 triliiun.

"Untuk infrastruktur tahun depan, yang naik tajam adalah jalan. Tahun 2020 targetnya naik dua kali lipat," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat (16/8).

Menteri Sri Mulyani merincikan pada 2020 pembangunan jalan ditargetkan hingga 837 kilometer (Km), naik lebih dari dua kali lipat dari pembangunan jalan 2019 yang hanya sepanjang 406 Km.

Selain menambah pembangunan jalan, pembangunan jembatan juga masih dilakukan. Tahun ini pemerintah merencakan pembangunan jembatan dengan total panjang 6,9 kilometer.

"Akselerasi pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi industrialisasi dalam merespons revolusi industri keempat," kata dia.

Bendahara negara itu menambahkan, guna melengkapi akses transportasi jalur darat pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan jalur kereta api dengan total panjang 238,8 Km.

Pembangunan jalur kereta api itu tercatat lebih kecil dibanding pembangunan jalur kereta api yang tahun 2019 ditargetkan sepanjang 269,45 Km.

Adapun infrastruktur lain yang akan dibangun yakni tiga bandara baru, 49 bendungan, serta 5.224 unit rusun dan 2.000 rumah khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pembangunan Infrastruktur Mampu Tingkatkan Ekonomi Daerah

Kemampuan APBN untuk 2020–2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun. (Liputan6.com/JohanTallo)

Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tepat karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi I Kepala Staff Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas, Darmawan Prasojo dalam diskusi IndoSterling Forum bertajuk Mengukur Infrastruktur: Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah.   

Darmawan menyebutkan, proyek infrastruktur bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

"Dulu Jakarta-Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam , sekarang hanya 3,5 - 4 jam saja. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya ekonomi daerah," ujar dia di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Kehadiran Infrastruktur iuga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Dia mencontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat setelah adanya Tol Cipali.

"Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah," lanjutnya.

Darmawan menyebutkan visi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi sangat sederhana namun dengan kesederhanaanya itu menghilangkan hambatan dalam pelaksanaanya.

"Kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh pulau-pulau di Republik ini telah berbuah manis, berhasil menggerakkan perekonomian rakyat. Pembangunan infrastruktur tanpa adanya interaksi dan koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan terwujud," ungkap dia.

Capaian Dana Desa

Perbaikan irigasi subak di Bali menggunakan dana desa (Foto: Dok Kemendes)

Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedesa PDTT, Taufik Madjid mengungkapkan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subyek utama pembangunan. Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensi desa). Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan staf lokal.

Kedua, lanjut dia, kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (local self goverment). Untuk mewujudkan hal itu, kata Taufik, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2015 sampai 2018, penyalurannya tiap tahun meningkat.

"Yang berlanjut pada program prioritas penggunaan desa, realisasi belanja dana desa, serta capaian output dana desa yang makin lama kian baik hasilnya. Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usah milik desa (BUMDesa),"kata dia.

Menurut Taufik, hingga saat ini telah terbangun sepanjang 191.600 km jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga. Selain itu, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. 

"Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi masyarakat didalamnya," jelas dia.

Sumber:Liputan6.com

Share:

Read More