Jokowi Ungkap Alasan Pemerataan Infrastruktur di Seluruh Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo ( Jokowi) menyatakan, selama 4,5 tahun terakhir memimpin pemerintahan, dirinya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berupaya mengembalikan watak asli pembangunan Indonesia. 

Watak yang dimaksud yaitu pembangunan tak hanya sekedar bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga bertumpu pada pemerataan. 

"Karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan, baik itu ketimpangan antara kaya dengan miskin, ketimpangan antar wilayah dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan," kata Jokowi saat debat kelima Pilpres 2019 di Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam. 

Oleh karena itu, ia menambahkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah selama ini tidak hanya berpaku kepada konsep Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris. Dengan harapan, imbuh Jokowi, dapat menumbuhkan titik-titik perekonomian baru di luar Jawa. 

Baik itu berupa kawasan industri kecil, baik berupa kawasan ekonomi khusus, maupun berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata yang akan berimbas atau berefek pada barang-barang kerajinan Indonesia. "Dan juga kami juga terus ingin memperjuangkan kemajuan ekonomi di Indonesia. 

Oleh sebab itu sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing, dikuasi negara. Seperti Blok Mahakam, Blok Rokan dan juga Freeport," terang Jokowi. 

Ia menegaskan, kemandirian tersebut sangat penting guna menumbuhkan ekonomi yang adil dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Jokowi menambahkan, pembangunan infrastruktur saat ini merupakan tahapan pertama yang hendak dicapai pemerintah. 

Menurut peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato, dilihat dari alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia mengacu pada prinsip pemerataan. 

Selain itu, Fitra melihat bahwa pembangunan infrastruktur di luar Jawa begitu dirasakan oleh masyarakat daerah, sederhananya terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwistasa.

"Geliat pariwisata tumbuh setelah jalan dibangun, diperbaiki, diperlebar. itu paling mudah untuk dilihat dari manfaat pembangunan infra di luar Jawa," kata Gulfino. 

Sebagai informasi, menurut data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di Jawa saja. 

Misalnya untuk pembangunan jalan untuk membuka akses dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun jalan Trans-Papua sepanjang 1.066 kilometer yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). 

Sebagai gambaran umum dari apsek alokasi anggaran, PSN infrastruktur Papua dialokasikan senilai Rp 464 T untuk 12 proyek, dan Sulawesi Rp 308 triliun 27 proyek. 

Kemudian Kalimantan sebesar Rp 481 triliun untuk 17 proyek, dan Sumatera alokasinya sebesar Rp 545 triliun untuk 53 proyek.

Sumber:Kompas.com

Share:

Read More

Kurang Lahan, Singapura Coba Bangun di Bawah Tanah

Jakarta, CNN Indonesia -- Singapura sedang mengupayakan pembangunan di bawah tanah. Hal ini dilakukan pemerintah negara itu di tengah sulitnya mencari lahan baru di negara tersebut. Saat ini Singapura tengah berhati-hati mengelola pertumbuhan pesat yang dialami negara itu dalam beberapa dekade terakhir. Mereka berusaha menghindari masalah kepadatan dan kekacauan lalu lintas, seperti yang dihadapi kota metropolitan Asia lainnya.

Hanya saja, dengan populasi sebanyak 5,6 juta yang diperkirakan akan tumbuh dengan stagnan di tahun-tahun mendatang, pihak berwenang pun mulai mempertimbangkan cara menggunakan ruang di bawah tanah dengan lebih baik.


Menurut laporan AFP, Singapura telah membangun jalan raya bawah tanah dan sistem pendingin udara yang canggih, tetapi sekarang negara itu mencari celah untuk menampung lebih banyak fasilitas di bawah permukaan demi mengoptimalkan penggunaan lahan di atasnya.


"Kami perlu mempertimbangkan opsi untuk menempatkan infrastruktur kritis di bawah tanah," Abhineet Kaul, spesialis sektor publik yang berbasis di Singapura di konsultan Frost & Sullivan.

"Kami memiliki kebutuhan yang semakin meningkat akan lahan industri, komersial, perumahan dan hijau di Singapura," tambahnya.

Menurut rancangan rencana pengembangan yang dirilis pada Maret lalu, pihak berwenang ingin menempatkan utilitas, transportasi serta fasilitas penyimpanan dan industri di bawah tanah untuk membebaskan tanah di permukaan.

Namun, disebutkan belum ada rencana untuk menempatkan perumahan di bawah tanah.

Fasilitas pemindahan di bawah tanah memiliki kelebihan di luar menghemat ruang, termasuk mengurangi penggunaan AC yang dapat menghemat energi di iklim tropis Singapura.Upaya Singapura yang ingin memanfaatkan lahan di bawah tanah ini mengikuti jejak Ibu Kota Finlandia, Helsinki. Kota tersebut memiliki terowongan tempat parkir mobil, pusat perbelanjaan dan bahkan kolam renang.
Sedangkan Montreal di Kanada memiliki "Underground City", sebuah jaringan terowongan yang menghubungkan titik-titik penting di bawah tanah.

Sebelumnya, metode ekspansi utama Singapura adalah reklamasi tanah dari laut, yang telah meningkatkan luas negara itu lebih dari seperempat menjadi 720 kilometer persegi, dengan sebagian besar pertumbuhan terjadi sejak kemerdekaan pada 1965. Namun, reklamasi menjadi lebih mahal karena perpindahan ke perairan yang lebih dalam, sementara negara-negara yang dulu menjual pasir ke Singapura telah menghentikan ekspor karena masalah lingkungan.


Namun, membangun bawah tanah di Singapura menimbulkan tantangan - konstruksi sulit di bawah lingkungan yang sudah urbanisasi sementara proyek-proyek baru akan bersaing untuk ruang dengan fasilitas bawah tanah yang ada.

"Konstruksi bawah tanah biasanya melibatkan peledakan batu dan jika berada di pusat kota, Anda tidak akan dapat menggunakan peledakan," kata Chu Jian, seorang profesor teknik sipil dan lingkungan di Universitas Teknologi Nanyang (NTU).

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More

PUPR Gelontorkan Rp4 T Untuk Bedah Rumah Rakyat Miskin

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp4,36 triliun untuk program bedah rumah masyarakat miskin pada 2020 mendatang. Anggaran tersebut dialokasikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sasaran rumah masyarakat miskin yang akan dibedah dengan anggaran tersebut mencapai 175 ribu unit. Jumlah rumah yang akan dibedah tersebut terdiri dari dua kategori.

Pertama, bedah rumah dengan sifat pembangunan baru yang dilakukan karena rumah tidak layak huni sebanyak 25.365 unit. Kedua, peningkatan kualitas rumah  sebanyak 150 ribu unit.


"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami harapkan upaya ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Basuki seperti dikutip dari website Kementerian PUPR, Selasa (3/9).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan dalam melaksanakan program bedah rumah, bantuan tersebut tidak diberikan secara tunai. Tapi katanya, bantuan diberikan dalam bentuk bahan bangunan.

Sementara itu, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong. Sebagai informasi, Kementerian PUPR rencananya mendapatkan anggaran Rp 120,21 triliun pada 2020 mendatang.

Selain untuk sektor perumahan, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain.

Rinciannya, untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 43,97 triliun, konektivitas sebesar Rp 42,95 triliun, permukiman sebesar Rp 22 triliun, perumahan sebesar Rp 8,48 triliun, pembinaan konstruksi Rp 725 miliar, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp 525,18 miliar, Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp 452 miliar dan pengembangan infrastruktur wilayah, pengawasan dan dukungan manajemen sebesar Rp 831,19 miliar.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More

Jokowi Rampungkan Proyek Rp390 T Dalam Tiga Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) bernilai investasi Rp390 triliun sudah diselesaikan. Penyelesaian dilakukan pada periode 2016 hingga Agustus 2019.

Mereka menyatakan dari proyek tersebut, sebanyak 51 dengan nilai investasi Rp295 triliun di antaranya rampung sejak diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Sementara 30 proyek sisanya rampung sebelum Perpres 56/2018 terbit. Khusus untuk Januari sampai dengan Agustus 2019, terdapat 19 proyek yang sudah selesai dengan nilai investasi Rp 87,7 triliun.


Proyek-proyek tersebut terdiri dari tiga bandara, lima jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga bendungan, dan dua teknologi. "Kami tadi membicarakan masalah (penyelenggaraan PSN) dan penyelesaianya," kata Darmin Senin (9/9) malam.

Darmin tak merinci apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan PSN. Namun, Darmin memastikan pemerintah belum akan merevisi daftar 223 proyek + 3 program PSN yang tercantum dalam Perpres 56/2018.

Sebagai pengingat, sejak tahun 2016, pemerintah beberapa kali merevisi daftar PSN. Pertama kali, pemerintah menetapkan 225 Proyek dan 1 Program dalam daftar PSN melalui Perpres 3/2016.

Setelah itu, daftar itu direvisi pada 2017 melalui Perpres 58/2017 menjadi 245 Proyek dan 2 Program. Terakhir, pemerintah menetapkan Perpres 56/2018 di mana terdaftar 223 proyek + 1 3 program dalam daftar PSN.

Melalui keterangan resmi, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo melaporkan status pengerjaan proyek PSN sejak diterbitkannya Perpres 56/2018 hingga Agustus 2019.

Selain 51 proyek yang sudah selesai pengerjaannya, terdapat 27 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi dengan total investasi mencapai Rp1.348 triliun.

Lalu, sebanyak 23 proyek dengan nilai investasi Rp154 triliun dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019.

Berikutnya, 78 proyek dengan total investasi Rp1.351 triliun dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019, 5 proyek dalam tahap transaksi (Rp413 triliun), dan 39 proyek serta 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan (Rp621 triliun).

Wahyu juga melaporkan tentang status kemajuan Program Ketenagalistrikan 35.000 MegaWatt dari Desember 2016 hingga Juli 2019.

Rinciannya, pembangkit dengan total kapasitas 3.768 MW sudah beroperasi dengan total investasi Rp101,7 triliun. Berikutnya, 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi; 7.515,1 MW sudah selesai penandatanganan perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) namun belum financial close; 1.453 MW dalam tahap pengadaan; dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Rapat tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme/LCS). Tak hanya itu, isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga menjadi salah satu topik bahasan.

"Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah," ujar Wahyu.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More

Infrastruktur Ramah Lingkungan Jadi Syarat Ekowisata

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menggebu untuk memenuhi target 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) di tahun 2019, sektor pariwisata Indonesia akan mengarah ke pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Pariwisata di beberapa kesempatan, termasuk dalam Rapat Kerja Nasional III.

Untuk mewujudkannya, pengamat burung sekaligus fotografer satwa liar menilai pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan perlu dikembangkan untuk menjaga kelestarian hutan, khususnya di Papua.

"Di Raja Ampat sendiri, dari pada udara, lebih baik optimalisasi laut," kata Ady Kristanto seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (13/9).


Ia menambahkan pembangunan infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya cukup baik. Namun ia meminta agar pembangunan infrastruktur ke depan lebih berorientasi pada infrastruktur yang ramah lingkungan.
"Misalnya pembangunan bandara. Kita lihat dulu apakah ini dibangun melewati cagar alam atau tidak," ujarnya.

"Kalau kasus di Waigio dia kan sudah membelah cagar alam."

Kemudian untuk pembangunan infrastruktur di Raja Ampat pemerintah bisa mengoptimalkan jalur laut dalam upaya mendorong pariwisata di sana.

Sumber:Hal ini, ia melnajutkan, sama halnya dengan perlunya pemetaan pembangunan infrastruktur di Pulau Misool, Papua.

"Untuk ke Misool, ngapain bangun bandara di sana? Kapal-kapal juga menarik kok," tegasnya.

Dia berharap pemerintah bisa melakukan kajian terlebih dahulu sehingga pembangunan infrastruktur tidak mengganggu habitat dan keanekaragaman hayati di Papua.

"Takutnya malah gara-gara pembangunan bandara, burung-burung jadi kabur. Wisatawan mau lihat apa?" ujarnya.

Sumber:CNNIndonesia.com

Share:

Read More

Keluh Kesah Daerah Timur RI, Bandara Kurang hingga Kemiskinan

Jakarta - Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sedang menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam penyusunan RPJMN, Bappenas menggelar konsultasi regional di daerah Timur Indonesia.

Dalam acara tersebut, pimpinan pemerintah daerah di Papua dan Maluku turut diundang. Mereka pun menyampaikan masalah di daerahnya masing-masing.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menyatakan konektivitas udara di Papua Barat masih jadi masalah. Dia meminta pembangunan bandara perintis bisa dibantu pemerintah pusat. Pasalnya, Lakotani menilai langit papua lebih efektif dibanding transportasi lewat darat.

"Bangun bandara perintis ini kita mohon untuk jadi prioritas, entah di Kemenhub atau di mana. Penting sekali ini untuk mobilitas dan konektivitas," ungkap Lakotani di Hotel Santika, Ambon, Kamis (12/9/2019).

"Kita bangun bandara itu 2-3 tahun terjadi, bikin jalan itu dua periode gubernur juga belum tentu jadi," pungkasnya.

Lalu demi memudahkan wisatawan, Lakotani juga minta pemerintah untuk mendorong maskapai membuka penerbangan internasional yang langsung terbang ke Papua. Kalau langsung terbang ke Papua Barat, harga tiket bisa lebih murah.

"Kita minta mungkin ada penerbangan dari Sydney misalnya langsung ke Raja Ampat, jadi turis tidak perlu lagi itu ke Jakarta dulu, Bali dulu. Nah kalau penerbangan internasional ini tiketnya mereka murah jadi mau ke sini (Papua Barat)," kata Lakotani.

Lakotani juga sempat mengeluhkan komoditas gas alam yang menurut masyarakat Papua Barat hanya dikeruk saja tanpa pernah digunakan oleh masyarakat lokal.

Dia menyampaikan gas bumi di Papua Barat bagaikan air mancur, yang terpencar kemana-mana. Maksudnya, gas bumi keluar di tanah Papua namun hasilnya dirasakan di tempat lain.

"Ada soal kami menyampaikan gas alam ini seperti teori air mancur, airnya dari sini mancurnya kemana-mana," kata Lakotani.

Dia berharap agar gas alam di Papua bisa digunakan sebagai energi untuk membangkitkan listrik dan menerangi Papua.

"Catatan kami, kami di Papua Barat ini jadi penghasil gas besar. Kami harap sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk percepatan listrik berbasis gas," kata Lakotani.

Gubernur Maluku Murad Ismail curhat soal pembangunan sumber daya manusia di Maluku. Menurutnya, angka kemiskinan dan pengangguran Maluku berada di tiga tertinggi se-Indonesia.

"Perkara lainnya itu, Maluku termiskin nomor tiga dari 34 provinsi. Kedua Maluku ini penganggurannya nomor satu, ini masalah Maluku," kata Murad.

Murad juga menyatakan pelayanan publik mulai dari kesehatan hingga pendidikan menjadi masalah utama di Maluku. Dia meminta pemerintah pusat juga ikut memperhatikan masalah ini.

"Kita mau diperhatikan lagi soal pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatannya. Keduanya sangat lambat pengembangannya dari dulu di sini," kata Murad.

Sumber:Detik.com

Share:

Read More

RI-Jepang Teken Kerja Sama Proyek Kereta Kencang JKT-SBY Pekan Depan

Jakarta - Indonesia dan pihak Jepang akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman mengenai proyek Kereta Kencang Jakarta-Surabaya (JKT-SBY).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penandatanganan akan dilakukan minggu depan. Setelah itu desain proyek akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

"Kita minggu depan akan MoU, dan kita akan selesaikan dalam 1 tahun desainnya," kata dia di JCC, Jakarta, Jumat (13/9/2019)

Budi dalam kesempatan lain pernah mengatakan, pihak Jepang meminta waktu dua tahun untuk studi kelayakan (feasibility study/FS) dan pembebasan tanah. Namun pemerintah meminta lebih dipersingkat waktunya jadi setahun.

"Mereka minta pembebasan tanah sama FS tuh dua tahun. Kita minta lebih pendek, kalau bisa satu tahun," ungkap Budi belum lama ini.

Hingga kini memang belum ada komitmen resmi hitam di atas putih antara Indonesia dengan Jepang mengenai proyek tersebut. Pihak Jepang sendiri baru melakukan studi kelayakan proyek itu.

Rencananya terkait pendanaan, Indonesia akan menerima kucuran modal dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Namun untuk nilai investasinya masih belum ditentukan.

Sumber:Detik.com

Share:

Read More